Penutupan Sidang DPRK, Bupati Biak Numfor Janji Tingkatkan PAD

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Fiona Sihasale

TRIBUN-PAPUA.COM, BIAK NUMFOR  – Bupati Biak Numfor, Markus Mansnembra, menyampaikan pidato pada penutupan Sidang Paripurna DPRK Biak Numfor Masa Sidang III Tahun 2025 dalam rangka membahas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 serta Raperda Non-APBD Tahun 2025.

Sidang yang berlangsung sejak tanggal 19 - 22 Agustus 2025 dipimpin langsung oleh Ketua DPRK Biak, Daniel Rumanasen dan dihadiri 30 anggota DPRK lainnya. Selain itu hadir pula Wakil Bupati Biak Numfor, Jimmy C. Kapissa dan seluruh pejabat pemda Biak Numfor. 

Baca juga: Bangkai Pesawat Bekas Perang Dunia II Ditemukan di Pantai Holltekamp Jayapura

Bupati Markus Mansnembra menyampaikan apresiasi pimpinan dan seluruh anggota DPRK Biak Numfor atas kerja keras, perhatian, dan saran konstruktif dalam pembahasan kedua agenda penting tersebut.

“Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada DPRK Biak Numfor atas komitmen dalam pembahasan pertanggungjawaban APBD 2024 maupun Raperda Non-APBD 2025,” ujar bupati dalam sidang yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung DPRK Biak Numfor, Papua, Jumat (22/8/2025) malam 

Baca juga: Pelaku Curanmor di Distrik Waibu Ditangkap Polisi, Akui Tukar Hasil Curian dengan Ganja

Bupati juga memaparkan ringkasan laporan pertanggungjawaban APBD 2024. Pendapatan daerah terealisasi Rp1,44 triliun atau 96,13 persen. Sementara belanja daerah mencapai Rp1,43 triliun atau 91,60 persen. APBD tahun 2024 tercatat mengalami surplus Rp15,46 miliar, lebih baik dari rencana awal yang diproyeksikan defisit Rp57,38 miliar.

Selain itu, SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun 2024 sebesar Rp10,53 miliar, menunjukkan efektivitas penyerapan anggaran. Total aset daerah tercatat Rp1,72 triliun dengan ekuitas Rp1,69 triliun.

Baca juga: UT Jayapura Gelar Seminar Akademik, Siapkan Generasi Emas 2045

“Pemerintah daerah akan terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, khususnya melalui pajak dan retribusi, menyelesaikan utang daerah secara bertahap, serta menambah anggaran untuk program-program yang langsung menyentuh rakyat,” jelas bupati.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Biak Numfor tetap konsisten pada pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua sesuai amanat Otonomi Khusus.

Baca juga: Pemkab Biak Numfor Meresmikan BUMDes Manprip di Kampung Binsari

Terkait LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Bupati menginstruksikan seluruh Kepala OPD menindaklanjuti rekomendasi tanpa penundaan. 

“Kami sudah memberikan teguran kepada Kepala OPD yang ketiga kali. Harap laksanakan sesuai aturan, laporkan progres secara berkala, dan jika ada hambatan segera koordinasikan dengan Inspektorat Daerah. Tidak ada alasan untuk menunda, karena ini menyangkut akuntabilitas dan kepercayaan publik,” tegasnya.

Baca juga: Pemkab Biak Numfor Meresmikan BUMDes Manprip di Kampung Binsari

Selain itu, Raperda Non APBD yang turut dibahas adalah Raperda Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung serta Raperda Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra Biak. 

Menurut Bupati, dua raperda tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan kampung sekaligus melestarikan warisan budaya Biak.

Baca juga: UOGP Fokus Membentuk Mahasiswa Unggul Secara Akademik dan Berkarakter Khas

Bupati dalam kesempatannya, menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Biak Numfor menerima dan sependapat dengan hasil sidang DPRK terkait pertanggungjawaban APBD 2024 serta Raperda Non-APBD 2025.

“Kami sangat berharap masyarakat Biak Numfor dapat berpartisipasi aktif dalam setiap program pembangunan. Pembangunan tidak akan berhasil tanpa dukungan, keterlibatan, dan kerja sama seluruh warga masyarakat,” pungkasnya.(*)