PKH dan Sembako Lanny Jaya Dikawal Ketat Cegah Penyelewengan

Ringkasan Berita:Plt Kepala Dinsos Lanny Jaya, Petron Tabuni, memastikan penyaluran Bansos PKH dan sembako tahap III tahun 2025 dikawal ketat hingga ke 372 keluarga penerima. Bantuan senilai Rp26,7 juta ini dilarang disalahgunakan aparat kampung atau distrik. Dinsos berkoordinasi dengan TNI/Polri, Kejaksaan, dan LMA untuk menjamin distribusi berjalan aman, tertib, dan tanpa hambatan, serta mencegah penyimpangan seperti kasus sebelumnya.

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com,Noel Iman Untung Wenda

TRIBUN-PAPUA.COM, TIOM – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua Pegunungan memastikan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembilan Bahan Pokok (Sembako) tahap III tahun 2025 akan diawasi ketat hingga sampai ke tangan masyarakat penerima manfaat. 

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinsos Lanny Jaya, Petron Tabuni, usai penyerahan simbolis bantuan di Tiom, Kamis (30/10/2025), menegaskan bahwa bantuan tersebut merupakan program resmi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang disalurkan melalui Kantor Pos Wamena, dan pemerintah daerah bertanggung jawab memastikan agar distribusinya tepat sasaran.

Baca juga: Aletinus Ancam Kejar Penyeleweng Bansos Lanny Jaya 2025

Petron memastikan sudah menyampaikan instruksi kepada kepala distrik dan pendamping sosial agar menyalurkan bantuan langsung ke lapangan, sesuai dengan data penerima.

“Dana ini tidak boleh digunakan oleh kepala kampung, kepala distrik, atau pendamping. Bantuan ini murni untuk masyarakat penerima manfaat yang terdata resmi dalam sistem Kementerian Sosial,” ujar Petron menegaskan.

Ia juga mengungkapkan bahwa jumlah penerima manfaat di Kabupaten Lanny Jaya mencapai 372 keluarga, dengan total nilai bantuan sekitar Rp26,7 juta. 

Baca juga: UNICEF-Dinkes Biak Usut Penyebab Imunisasi Dasar di Bawah 50 Persen

Meski jumlah tersebut terbatas, pemerintah berharap seluruh masyarakat penerima benar-benar bisa merasakan manfaatnya.

Dinas Sosial, kata Petron, akan terus berkoordinasi dengan aparat TNI-Polri, Kejaksaan, dan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) untuk memastikan tidak ada hambatan selama proses penyaluran berlangsung. 

Langkah ini dilakukan agar tidak ada lagi penyimpangan atau keterlambatan seperti yang pernah terjadi sebelumnya.

Baca juga: Biak Numfor 100 Persen Siap Ikut TKA SMA/SMK pada November 2025

Pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan berjalan aman dan tertib. Selain dihadiri oleh jajaran pemerintah daerah, kegiatan ini juga disaksikan langsung oleh perwakilan Kementerian Sosial dan Kantor Pos Wamena sebagai mitra pelaksana di lapangan.(*)