Bupati Mimika Dorong Program Full Day School, Siswa Bisa Mandi hingga Makan di Sekolah

Ringkasan Berita:

• Pemerintah Kabupaten Mimika memprioritaskan pembangunan gedung PAUD/TK pada 2026–2027 sebagai bagian dari dukungan program wajib belajar 13 tahun yang mulai berlaku nasional tahun ajaran 2025/2026. 
• Selain itu, Pemkab juga mengembangkan program sekolah seharian penuh (full day school) yang dinilai memberikan dampak positif bagi siswa melalui kegiatan belajar dan pembinaan sepanjang hari.

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Feronike Rumere

TRIBUN-PAPUA.COM, MIMIKA – Bupati Mimika, Provinsi Papua Tengah Johannes Rettob, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program wajib belajar 13 tahun melalui pembangunan sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak (TK).

Ia mengatakan, pembangunan gedung PAUD/TK menjadi salah satu program prioritas yang akan dilaksanakan mulai Tahun 2026 hingga 2027.

“Pembangunan gedung sekolah PAUD/TK ini menjadi program prioritas dan mulai kita kerjakan pada tahun 2026 hingga 2027,” ungkap Bupati Rettob, di Mimika Rabu (1/4/2026).

Bupati Rettob menjelaskan, kini anak yang hendak masuk Sekolah Dasar (SD) wajib terlebih dahulu mengikuti pendidikan usia dini di PAUD/TK.

Baca juga: Situasi Dogiyai Papua Tengah Memanas, Polisi Selidiki Kaitan Pembunuhan Anggota dan Kericuhan Massa

Program wajib belajar 13 tahun tersebut telah berlaku secara nasional mulai tahun ajaran 2025/2026. Program yang memperluas wajib belajar dari sebelumnya 12 tahun menjadi 13 tahun. 

“Program wajib belajar 13 tahun mencakup satu tahun prasekolah (PAUD/TK) dan 12 tahun pendidikan dasar hingga menengah. Jadi tidak boleh anak langsung masuk SD tanpa melalui PAUD atau TK,” terangnya.

Ia mencontohkan kondisi di Distrik Mimika Barat Tengah, yang memiliki sembilan SD namun belum memiliki satu pun PAUD/TK.

Padahal, di distrik tersebut terdapat sembilan kampung dan setiap kampung sudah memiliki SD yang dikelola Yayasan Pendidikan Persekolahan Katolik (YPPK).

Baca juga: Fortembang Hasilkan Usulan Prioritas, Langkah Nyata Menuju Perencanaan Inklusif

“Ke depan, tahun 2027 anak tidak boleh lagi masuk SD tanpa melalui TK. Ini menjadi kewajiban kami di Mimika sehingga pembangunan PAUD/TK menjadi prioritas,” katanya.

Selain itu, Johannes juga menyebutkan bahwa sektor pendidikan tetap masuk dalam program prioritas daerah, termasuk pengembangan sekolah sepanjang hari (full day school).

Menurutnya, program tersebut telah diterapkan di SD YPPK Kokonao dan SD Negeri Kokonao, dan memberikan dampak positif bagi para siswa.

Dalam program tersebut, siswa menjalani aktivitas belajar dan pembinaan sepanjang hari di sekolah, mulai dari mandi, makan, belajar, hingga mengikuti kegiatan ekstrakurikuler.

Baca juga: Insiden Berdarah di Kabupaten Dogiyai, Koalisi HAM Papua Desak Bentuk Tim Pencari Fakta

“Mereka datang ke sekolah, mandi, makan, belajar, kemudian lanjut kegiatan ekstrakurikuler dan pulang setelah itu. Ini berbeda dengan sistem asrama karena anak tetap berinteraksi dengan orang tua,” jelasnya.(*)