KNPB: Pelanggaran HAM di Papua Harus Jadi Perhatian Sidang Umum PBB

Laporan Wartawan Tribun Papua, Yulianus Magai

TRIBUNPAPUA.COM, JAYAPURA - Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menyerukan persoalan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Tanah Papua harus menjadi perhatian utama Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York.

 Hal itu disampaikan dalam jumpa pers di Perumnas III Waena, Kota Jayapura, Papua, Senin (22/9/2025).

Dalam kesempatan itu, KNPB membentangkan spanduk besar berisi sejumlah tuntutan.

Baca juga: Aksi Demo Damai KNPB di Sentani Jayapura Dibubarkan Polisi 

Di antaranya, “Tolak Prabowo di PBB, Adili Pelaku TNI-Polri, Buka Akses HAM PBB ke Papua, Cabut PSN dan Gelar Referendum di Papua.”

Ketua Komisariat Hukum dan HAM KNPB, Lince Tabuni, menyampaikan bahwa sejak Juni hingga September 2025, masyarakat sipil di Papua terus menjadi korban kekerasan aparat keamanan.

“Sedikitnya 14 warga sipil tewas, belasan mengalami luka-luka, lebih dari 25 aktivis ditangkap secara sewenang-wenang, serta lebih dari 1.300 orang terpaksa mengungsi akibat operasi militer dan polisi,” ungkap Lince dalam pernyataannya.

Menurutnya, operasi gabungan yang dilakukan TNI-Polri di beberapa wilayah, termasuk Intan Jaya, Pegunungan Bintang, dan Puncak, telah memicu krisis kemanusiaan.

KNPB juga menyoroti praktik penggunaan rumah warga dan gedung gereja sebagai pos militer yang dinilai menambah penderitaan masyarakat.

Atas situasi tersebut, KNPB mendesak PBB, negara-negara Melanesia, serta komunitas internasional untuk menekan Pemerintah Indonesia agar membuka akses bagi pemantau HAM, jurnalis, dan lembaga independen ke Papua.

“Kehadiran pemerintah Indonesia di forum PBB hanya akan digunakan untuk menutupi praktik kolonialisme. Kami meminta negara-negara Melanesia dan Pasifik tidak tinggal diam, tetapi menolak serta mengecam kehadiran Indonesia di Sidang Umum PBB,” tegas Lince Tabuni.

Baca juga: KNPB Serukan Aksi Damai, Peringati New York Agreement dan Matinya Demokrasi di Tanah Papua

KNPB menilai, momentum Sidang Umum PBB tahun ini harus dimanfaatkan untuk menyoroti Papua sebagai isu kemanusiaan internasional, bukan semata urusan domestik Indonesia.

“Sidang Umum PBB tahun ini jangan hanya menjadi ajang formalitas negara, tetapi harus digunakan untuk mengangkat persoalan Papua sebagai isu kemanusiaan internasional, bukan urusan domestik Indonesia,” kata  lince Tabuni. (*)