DPR Desak Pemkab Nduga Buka Akses ke Lokasi Bencana, Jamin Keamanan Pencarian Korban Banjir Bandang

Menurutnya, desakan kepada pemerintah untuk bertindak cepat adalah aspirasi dari warga yang mengungsi.

Masyarakat menuntut pembukaan akses dan jaminan keamanan demi kelancaran operasi pencarian korban yang hingga kini belum ditemukan, serta pemulihan kondisi daerah.

"Kami hanya meminta Pak Bupati membuka akses saja, yang penting penerbangan bisa masuk, kalau penerbangan masuk, kami anak daerah ada, baik kepala distrik, wakil rakyat, perangkat kampung. Jadi, kita bisa turun ke sana," katanya.

Menurutnya, masyarakat di dua distrik tersebut khawatir trauma akan keberadaan militer, meski membutuhkan pertolongan.

"Kami meminta anggota yang tugas di lapangan untuk tidak melakukan operasi, karena masyarakat sedang melakukan pencarian," kata Gwijangge.

Ia berharap, Pemerintah Nduga segera mengeluarkan surat resmi yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait (bandara, maskapai penerbangan sipil) guna memfasilitasi masuknya penerbangan dan akses pemerintah daerah ke lokasi.

Surat ini diharapkan disepakati dan ditandatangani bersama oleh seluruh jajaran pimpinan daerah, termasuk Bupati, pimpinan DPRD, Dandim, dan Kapolres.

Sementara itu, Ketua Fraksi Gabungan Nduja, Tarni Wandikbo mengatakan, wilayah ini sangat sulit untuk dijangkau oleh pemerintah.

Oleh sebab itu masyarakat memohon kepada pemerintah segera memberikan jaminan keamanan, agar mereka bisa melakukan pencarian.

"Keselamatan dan kemanusiaan di atas segalanya. Kami minta Bupati menyurati Gubernur Papua Pegunungan untuk memberikan izin dan menjamin keamanan selama perncarian para korban," ujarnya.

Baca juga: Legislator dari Nduga Ini Minta Presiden Prabowo Bentuk Tim Khusus Tangani Pengungsi di Tanah Papua

Menurutnya, langkah solutif ini sangat mendesak demi memastikan jaminan hidup masyarakat pasca-bencana.

Kejadian Luar Biasa

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Nduga, Yoas Beon menyebut korban hilang pasca-banjir dan longsor di Distrik Dal dan Distrik Mebrok, Sabtu (1/11/2025), bertambah menjadi 23 orang.

 Bencana banjir dan longsor menelah puluhan orang itu baru pertama kali terjadi di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.

Sebelumnya ada 15 orang dilaporkan hilang.