WNA Diduga Bermain Tambang Emas Ilegal di Nabire, DPR Desak Imigrasi Segera Bertindak

Ringkasan Berita:

•  Anggota DPR Papua Tengah, Peanus Uamang, Selasa (10/3/2026), menegaskan aktivitas tersebut tidak bisa dibiarkan.
• Ia menyoroti adanya ketimpangan data yang mencolok antara catatan resmi pemerintah dengan fakta di lapangan.
• Merujuk pada data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta ESDM Papua Tengah, jumlah WNA di Papua Tengah tercatat sebanyak 363 orang. 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA — Praktik pertambangan emas ilegal di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, kembali menjadi sorotan publik.

Keberadaan sejumlah warga negara asing (WNA) yang diduga mengelola tambang skala masif tanpa izin di wilayah tersebut memicu kekhawatiran terkait pengawasan sumber daya alam dan keimigrasian.

Salah satu sosok yang disorot adalah WNA asal China yang dikenal dengan sapaan Mr. Lee. 

Informasi dihimpun TribunPapuaTengah, pria tersebut diduga telah menjalankan operasional pertambangan di Distrik Siriwo, tepatnya di area Kilo 61 hingga Kilo 80, selama belasan tahun.

Baca juga: Tambang Ilegal Picu Konflik di Kapiraya Mimika, Kapolda Papua Tengah Perintahkan Tarik Alat Berat

Anggota DPR Papua Tengah, Peanus Uamang, Selasa (10/3/2026), menegaskan aktivitas tersebut tidak bisa dibiarkan.

Ia menyoroti adanya ketimpangan data yang mencolok antara catatan resmi pemerintah dengan fakta di lapangan.

Merujuk pada data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta ESDM Papua Tengah, jumlah WNA di Papua Tengah tercatat sebanyak 363 orang.

Sebanyak 358 orang di antaranya bekerja di sektor pertambangan di Mimika, sementara 5 orang lainnya bekerja di perusahaan kelapa sawit di Nabire.

"Kenyataannya di lapangan, jumlah orang asing di ibu kota Papua Tengah ini sangat banyak. Diduga ada oknum-oknum yang memfasilitasi mereka untuk mengeruk kekayaan alam kita," kata Peanus.

Ia mendesak pihak Imigrasi segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap status keimigrasian setiap WNA dan legalitas operasional perusahaan di Nabire.

Menurut Peanus, negara harus hadir dan tidak boleh kalah oleh aktivitas ilegal yang merugikan daerah.

Baca juga: Lubang 18 Meter dan Rp200 Ribu Sehari: Tragedi di Balik Tambang Tradisional Gajah Putih Jayapura 

Perlu Kantor Imigrasi Sebagai langkah jangka panjang, Peanus mendorong pemerintah pusat untuk segera mendirikan Kantor Imigrasi di Kabupaten Nabire.

Kehadiran kantor permanen dinilai krusial mengingat status Nabire sebagai ibu kota provinsi yang kian menarik minat pendatang.

"Dengan adanya Kantor Imigrasi, aktivitas dan status setiap WNA dapat diawasi secara langsung, ketat, dan transparan agar kekayaan alam Papua tidak terus-menerus dijarah oleh pihak tak bertanggung jawab," ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

Hingga berita ini tayang, pihak otoritas terkait masih diharapkan memberikan klarifikasi atas tuduhan ketimpangan data serta rencana tindak lanjut investigasi di lapangan. (*)