Jhon Tabo Bongkar Aib Data Bupati yang Bikin Anggaran Papua Pegunungan Terjun Bebas

Ringkasan Berita:

• Update Data: Jhon Tabo beri waktu 4 bulan bagi Bupati untuk data ulang penduduk OAP.
• Anggaran Anjlok: Salah data bikin APBD Papua Pegunungan terjun bebas dari Rp2,2 T ke Rp1 T.
• Satu Pintu: Bupati dilarang lapor data ke Jakarta tanpa melalui Pemerintah Provinsi.
• Minta Prioritas: Gubernur desak Bappenas beri perhatian khusus bagi daerah termiskin dan tersulit.

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Amatus Huby 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAWIJAYA - Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Dr. (HC) Jhon Tabo, memberikan instruksi tegas kepada seluruh bupati di wilayahnya untuk melakukan pemutakhiran data Orang Asli Papua (OAP) secara akurat dalam kurun waktu empat bulan ke depan.

Langkah ini diambil sebagai strategi utama untuk memperbaiki alokasi dana fiskal, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang selama ini dinilai tidak mencerminkan jumlah penduduk yang sebenarnya.

Dalam arahannya pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan ( Musrenbang) di Wamena, Senin (27/4/2026), Jhon Tabo menekankan bahwa data kependudukan yang tidak akurat menjadi penyebab utama minimnya alokasi anggaran yang diterima provinsi.

Jhon Tabo menyoroti ketimpangan alokasi fiskal yang diterima Papua Pegunungan dibandingkan dengan daerah lain di Papua. 

Baca juga: Aksi Massa di Wamena Berujung Ricuh Akibat Oknum Diduga Intelijen Tendang Peserta Demo

Menurutnya, meskipun secara faktual jumlah penduduk OAP di Papua Pegunungan mencapai lebih dari 1,49 juta jiwa, laporan data ke pusat yang tidak akurat menyebabkan alokasi dana yang diterima menjadi sangat kecil.

"Kita mendapat rasa ketidakadilan, tetapi kesalahannya kembali kepada kita. Data yang kita laporkan ke pusat di bawah jumlah sebenarnya, akibatnya fiskal yang kita terima pun kecil," ujarnya.

Oleh karena itu, gubernur menginstruksikan para bupati untuk melakukan pendataan intensif mulai Mei hingga Agustus 2026. Data tersebut ditargetkan rampung paling lambat pada 8 Agustus 2026, bertepatan dengan persiapan pidato kenegaraan Presiden.

Gubernur Jhon Tabo menegaskan agar seluruh proses pendataan dilakukan secara berjenjang dan terkoordinasi. Ia melarang keras praktik pelaporan data secara mandiri oleh kabupaten langsung ke pusat tanpa melalui Pemerintah Provinsi.

Baca juga: Percepat Penanganan Penyakit Menular, Wamenkes dan DPR Tinjau Fasilitas Kesehatan di Jayapura

"Jangan lapor sendiri-sendiri ke Jakarta. Nanti pusat bertanya dan verifikasi datanya tidak valid, akhirnya kita sendiri yang rugi. Mari kita bangun sinergi dari tingkat desa, distrik, kabupaten, hingga provinsi, baru ke pusat," tegasnya.

Ia berharap 8 kepala daerah fokus pada perencanaan pembangunan dan realisasi anggaran yang efektif, meninggalkan ego sektoral, serta mengedepankan kerja keras untuk kesejahteraan masyarakat.

Di tengah tantangan fiskal yang dihadapi, di mana APBD Provinsi Papua Pegunungan mengalami penurunan dari Rp2,2 triliun pada tahun 2025 menjadi Rp1 triliun pada tahun 2026, Gubernur Jhon Tabo menyampaikan permohonan khusus kepada perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Mengingat kondisi geografis Papua Pegunungan yang sepenuhnya berbukit dan memiliki tingkat kesulitan aksesibilitas yang tinggi tanpa akses laut dan ketergantungan penuh pada transportasi udara, Jhon Tabo memohon dukungan penuh Bappenas terkait pembangunan infrastruktur.

Baca juga: Rangkaian Demo Mahasiswa di Jayapura Mulai dari Longmarch Abepura hingga Bubar di Waena

"Kami memohon kepada Bappenas untuk melihat infrastruktur kami. Kami adalah daerah termiskin dengan tantangan geografis yang paling sulit. Kami berharap ada perhatian khusus agar Papua Pegunungan bisa mengejar ketertinggalan dan membangun daerah ini setara dengan wilayah lain di Indonesia," pungkasnya.

Jhon Tabo menutup arahannya dengan optimisme bahwa dengan perencanaan yang matang dan data yang akurat, Papua Pegunungan akan mampu bangkit dan menyejahterakan masyarakatnya.(*)