Mahasiswa Papua Dukung Polri di Bawah Presiden

Ringkasan Berita:

• Dukung Polri di bawah Presiden agar tetap netral dan bebas dari kepentingan politik kementerian.
• ​Tolak Polri di bawah kementerian karena dinilai akan memperumit birokrasi dan memperlambat pelayanan.
• ​Desak pergantian Kapolri akibat kinerja yang dianggap tidak menonjol dan banyaknya masalah tak tuntas.
• ​Dorong regenerasi pimpinan untuk memberi ruang bagi perwira berpotensi lain, termasuk figur dari Papua.

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Marius Frisson Yewun

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Mahasiswa Papua mendukung institusi kepolisian tetap di bawah naungan Presiden Republik Indonesia. 

Koordinator Isu sekaligus Koordinator wilayah Papua di Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara, Aksa Hamadi mengatakan jika kepolisian berada di bawah kementerian atau menjadi kementerian tersendiri sebagaimana isu yang berkembang, lembaga itu akan dimanfaatkan oleh kepentingan elit partai tertentu.

Praktik-praktik pemanfaatan birokrasi pemerintah itu akan memperburuk kinerja dan pelayanan lembaga yang disebut sudah cukup baik saat ini.

Baca juga: Soplé Tunjuk Social Labs Indonesia Partner Pemasaran Strategis, Dorong Pertumbuhan Platform Nasional

"Saya menilai akan lebih ribet karena harus melaporkan (struktur) ke kementerian terkait, entah itu mungkin kementerian pertahanan dan apa, bisa jadi bagian dari kementerian terkait yang di mana akan lebih mempersulit jalannya pelaporan-pelaporan yang akan disampaikan oleh kepala kepolisian. Lebih lambatlah kalau mau dibilang," katanya di Jayapura, Kamis, (29/1/2026).

Selama berada di bawah Presiden, mahasiswa menilai polisi lebih fleksibel untuk menangani situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) seperti di Papua yang selalu berubah-ubah. Bahkan tidak seribet penanganan persoalan jika ditangani oleh kementerian.

"Trus di sini juga, dengan adanya polisi di bawah naungan Presiden, kita bisa melihat lebih netral dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik atau golongan tertentu karena kalau di dalam kementerian atau lembaga lain, itu banyak sekali kepentingan partai yang masuk," ujarnya.

Baca juga: Resmikan Gedung Arsip Biak Numfor, Bupati Markus Mansnembra Apresiasi Kinerja BPKAD

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Ottow Geisler Papua ini menambahkan bahwa dalam tubuh polri tidak bisa dipungkiri jika terdapat satu bahkan lebih pejabat menghalalkan berbagai cara untuk memuluskan rencana dari aksi tidak terpuji, namun pastinya lebih buruk jika Polri dibawah kendali kementerian.

"Tetapi tidak dibernarkan juga bahwa hari ini mungkin saja ada yang menggunakan kapasitas dari kepolisian untuk melanggengkan segala sesuatu. Tapi lebih fleksibel mereka ketika berdiri sendiri di bawah presiden, ketibang harus di kementerian karena urusannya itu seperti lebih berbelit-belit,"katanya.

Aksa menilai Presiden perlu memberikan kesempatan kepada figur-figur potensial di tubuh kepolisian, misalnya di Tanah Papua untuk menduduki jabatan penting di Polri. 

"Di Tanah Papua banyak sekali Putra Papua yang telah menjadi kepala kepolisian dan memiliki potensi besar, saya harap diberikan kesempatan untuk menduduki jabatan yang lebih,” kata wanita asli Jayapura itu.(*)