14 Ribu Orang Menganggur di Papua Tengah, Sektor Tambang sebagai Magnet

Laporan Wartawan TribunPapuaTengah.com, Calvin Louis Erari

TRIBUNPAPUATENGAH.COM, NABIRE - Hingga akhir 2025 angka pengangguran di Provinsi Papua Tengah cukup tinggi.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka pengangguran di provinsi ini terbagi menjadi dua bagian, yakni Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

Sementara dari data terakhir yang dikeluarkan BPS pada 5 November 2025, anggka pengangguran di provinsi ini hingga Agustus 2025, yaitu TPT sebesar 3,62 persen, dan TPAK sebesar 73,89 persen.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disnakertrans ESDM) Provinsi Papua Tengah, Frets James Borai mengatakan, hingga akhir 2025 angka pengangguran di Papua Tengah mencapai 14 ribu.

Baca juga: Konflik Pecah di Kwamki Narama Mimika, Intelektual Papua Tengah: Selesaikan, Bukan dengan Slogan

Penyebabnya, arus penduduk dari luar yang terus berdatangan ke Papua Tengah karena dipicu daya tarik di sektor pertambangan.

"Jadi selama tidak ada pembatasan, maka tidak menutup kemungkinan, angka tersebut akan terus naik," kata Frets kepada awak media, termasuk TribunPapuaTengah.com, di ruang kerjanya, di Nabire, Rabu (7/1/2026).

Penyebab lainnya, dikarenakan rendahnya minat masyarakat terhadap sektor swasta seperti perkebunan kelapa sawit dan lainnya.

"Contohnya pernah dibuka penerimaan pada salah satu perusahaan kelapa sawit di Nabire, dan kuota penerimaannya mencapai 1.500 orang, tapi yang daftar hanya 8 orang, maka itu ini juga tantangan," ungkapnya.

Meski demikian, pemerintah setempat  tidak menutup mata.

Pemprov Papua Tengah terus membuat langkah strategis melalui program pendidikan dan pelatihan vokasi bagi Orang Asli Papua (OAP).

Misalnya, pelatihan keterampilan mekanik, pengelasan, komputer, menjahit berbasis teknologi, dan lain sebagainya.

Baca juga: Tak Lagi Hanya Beroperasi di Wilayah Pegunungan Papua Tengah, KKB Disebut Sudah Masuk ke Kota Nabire

"Tujuannya agar masyarakat tidak bergantung pada sektor formal, tapi mereka bisa menciptakan lapangan pekerjaan secara mandiri, dan juga dapat menyerap tenaga kerja lain,” kata Frets.

Lanjut Frets, Disnakertrans ESDM Papua Tengah juga membuka akses informasi lowongan kerja melalui platform “Siap Kerja”.

Mereka juga memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta meningkatkan pengawasan upah dan hak pekerja.

Hal ini dilakukan untuk menekan pengangguran, serta perlindungan hak pekerja.

"Supaya bisa tercipta ekosistem kerja yang sehat, san produktif di Papua Tengah," pungkasnya. (*)