Gubernur Meki Nawipa Luncurkan Program SMP Gratis dengan Peringatan Keras Bagi Guru

Ringkasan Berita:

• Kebijakan SMP Gratis: Pemprov Papua Tengah resmi membebaskan seluruh biaya pendidikan tingkat SMP mulai tahun ini sebagai kelanjutan program SMA gratis tahun lalu.
• Ancaman Tindakan Hukum: Gubernur Meki Nawipa memperingatkan keras pihak sekolah dan akan melaporkan oknum guru ke polisi jika terbukti melakukan pungutan liar.
• Kendala Sekolah Dasar: Program pendidikan gratis belum bisa menyentuh jenjang SD karena Pemprov masih terkendala masalah integritas dan transparansi data rapor.

Laporan Wartwan Tribun-Papua.com, Calvin Louis Erari

TRIBUN-PAPUA.COM, NABIRE – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah resmi membebaskan seluruh biaya pendidikan untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di wilayahnya mulai tahun ini. Kebijakan strategis ini diambil guna memastikan seluruh anak di Papua Tengah mendapatkan akses pendidikan yang terjangkau tanpa kendala biaya.

Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa di Nabire, Minggu (24/5/2026), menjelaskan bahwa program ini merupakan kelanjutan dari kebijakan sekolah gratis tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) yang sudah sukses diterapkan pada tahun sebelumnya.

"Tahun ini kita bebaskan biaya pendidikan untuk tingkat SMP di seluruh Papua Tengah. Setelah tahun lalu kita selesaikan untuk tingkat SMA, kini giliran SMP. Dengan ini, tidak ada lagi alasan bagi anak-anak di Papua Tengah untuk tidak bersekolah," ujar Meki di sela acara penyerahan hewan kurban di Halaman Masjid Al-Falah, Jalan Merdeka, Distrik Nabire.

Baca juga: Mathius Fakhiri Lantik Pengurus Golkar Biak Demi Menangkan Bahlil di Pemilu 2029

Meki mengingatkan para orang tua kini hanya perlu fokus mengantar dan menjemput anak-anak mereka ke sekolah karena seluruh beban biaya sudah ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah daerah.

Terkait kebijakan baru ini, politisi PDI Perjuangan tersebut memberikan peringatan keras kepada pihak sekolah maupun oknum guru agar tidak melakukan Pungutan Liar (Pungli) kepada orang tua murid. Ia menegaskan tidak akan segan mengambil tindakan hukum bagi siapa saja yang berani melanggar.

"Kalau ada guru yang masih meminta bayaran, segera lapor ke saya. Saya akan laporkan langsung ke polisi agar masalahnya selesai. Kita ingin memastikan aturan ini berjalan tanpa hambatan," tegasnya.

Sementara untuk jenjang Sekolah Dasar (SD), Meki mengakui program gratis belum bisa diterapkan saat ini karena terkendala masalah integritas data rapor dari kepala sekolah yang dinilai belum transparan. Meski demikian, Pemprov Papua Tengah terus mencari mekanisme terbaik agar pendidikan gratis bisa menjangkau tingkat SD di masa depan.

Baca juga: Gagal Modifikasi Motor Curian, Tim Resmob Amankan Dua Pemuda di Kabupaten Nabire

Selain pendidikan dasar dan menengah, perhatian khusus juga diberikan kepada para mahasiswa yang menempuh pendidikan tinggi di Nabire. Pemprov Papua Tengah berkomitmen menanggung biaya kuliah mereka hingga semester empat, dengan syarat mahasiswa yang bersangkutan mengantongi Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75.

Berbagai kebijakan sektor pendidikan ini menjadi bagian dari visi misi gubernur dan wakil gubernur untuk mewujudkan Papua Tengah Emas yang adil, berdaya saing, bermartabat, harmonis, maju dan berkelanjutan. Meki berharap penguatan fondasi pendidikan ini dapat menjadikan Papua Tengah sebagai model pembangunan bagi provinsi-provinsi lain di Indonesia.(*)