Bukan Infrastruktur, Jokowi Diminta Beri Perhatian Khusus soal Masalah HAM dan Keadilan di Papua

TRIBUNPAPUA.COM - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, persoalan utama yang dirasakan warga Papua bukan infrastruktur, melainkan keadilan dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Ia meminta pemerintah untuk tidak hanya fokus kepada pembangunan infrastruktur di Papua, tetapi mengutamakan penyelesaian persoalan ketidakadilan dan HAM.

"Pemerintah harus membuka mata untuk mengakui bahwa persoalan utama di Papua bagi orang Papua adalah persoalan keadilan dan persoalan HAM," kata Usman saat dihubungi Kompas.com, Rabu (21/8/2019).

• Permintaan Maaf Jokowi dan Para Kepala Daerah Dinilai Tak Cukup Selesaikan Masalah Rasisme

Usman yakin, pemerintah memiliki agenda tersendiri dengan menggalakkan pembangunan infrastruktur di Papua.

Namun, sebenarnya hal itu bukan menjadi persoalan mendasar yang terjadi di sana.

Usman meminta Presiden Joko Widodo untuk memberi perhatian khusus pada masalah keadilan dan HAM masyarakat Papua, seperti besarnya perhatian yang diberikan Jokowi saat melakukan pembangunan infrastruktur.

Dalam hal pembangunan infrastruktur, Jokowi dan pemerintahannya memberikan alokasi dana yang cukup besar.

• Kerusuhan Pecah di Tanah Papua, Sikap Jokowi hingga Rencana yang Disiapkan Ketua Adat

Jokowi pun berkali-kali melakukan kunjungan ke Papua dalam rangka pembangunan.

Hal itu, juga diharapkan dilakukan Jokowi untuk menyelesaikan persoalan keadilan dan HAM warga Papua.

"Perhatian semacam itu dibutuhkan untuk persoalan-persoalan yang sekarang ini diangkat oleh orang Papua, yaitu rasisme, diskriminasi, dan pelanggaran HAM," kata Usman.

Seperti diberitakan sebelumnya, aksi solidaritas Papua muncul di berbagai kota di Provinsi Papua dan Papua Barat, seperti Manokwari, Jayapura dan Sorong, Senin (19/8/2019).

• Gubernur Papua: Pernyataan Presiden Jokowi Kurang Tegas soal Rasisme, Tidak Mengobati Perasaan

Sementara, situasi di Manokwari, Sorong, dan Jayapura, menurut Polri, sudah kondusif dan kegiatan masyarakat sudah mulai berjalan normal, pada Rabu hari ini.

Aksi unjuk rasa ini merupakan dampak dari dugaan perlakuan diskriminatif dan tidak adil yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya, Malang dan Semarang, dalam beberapa waktu terakhir.

(Fitria Chusna Farisa)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Pemerintah Diminta Akui Persoalan Papua HAM, Bukan Infrastruktur