Breaking News:

Kerusuhan di Fakfak

Kerusuhan di Fakfak, Mabes Polri: Sudah Reda, Situasi di Sana Sudah Bisa Dikendalikan Aparat

Mabes Polri menjelaskan kondisi di Fakfak, Papua Barat sudah berhasil dikendalikan aparat keamanan dari Polri dan TNI, Rabu (21/8/2019) siang.

Facebook/ Gunawan Pally
Kios Pasar Fakfak dibakar demonstran 

Menurut Yenny Wahid, Gus Dur pula yang mengijinkan warga Papua memanggil diri mereka dengan nama kebanggaannya, yakni Papua. 

Saat Orde Baru, Yenny Wahid menjelaskan, mengucap Papua bisa mengantar orang ke penjara. 

Namun bagi Gus Dur, imbuh Yenny Wahid, nama Papua bisa berarti kebanggaan, ketika yang menyandangnya, merasa dimanusiakan. 

"Berpuluh tahun, orang Papua merasa dianak tirikan oleh Jakarta. Gus Dur mencoba merangkul mereka, dengan cara mengembalikan harkat martabatnya."

"Sekarang Jokowi melanjutkannya, dengan cara membangun Papua agar kesejahteraan masyarakat meningkat," ujar Yenny Wahid.

Keluarga Besar Gus Dur menjadi  sangat sedih saat memanasnya situasi di beberapa daerah di Papua pada saat ini. 

"Kami menghimbau agar semua pihak mengedepankan kearifan dan kasih sayang kepada sesama warga bangsa. Inilah nilai yang diajarkan orang tua kita, kyai kita maupun pastor kita. Mari kita semua saling merangkul. Karena Papua adalah kita, dan Kita adalah Papua," tegas Yenny Wahid.

Soal Pengepungan Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya, Ini Penjelasan dan Kronologinya Menurut Polisi

Jokowi : Emosi Itu Boleh, Tapi Memaafkan Lebih Baik

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengimbau kepada masyarakat yang ada di Papua dan Papua Barat untuk mengedepankan sikap memaafkan. 

Hal tersebut disampaikan Jokowi menyusul adanya kerusuhan di Manokwari dan Sorong, Papua Barat, yang disebabkan aksi protes massa atas dugaan persekusi dan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya, Jawa Timur.

"Pace, mace, mama-mama di Papua, di Papua Barat, saya tahu ada ketersinggungan. Oleh sebab itu sebagai saudara sebangsa dan setanah air yang paling baik adalah saling memaafkan. Emosi itu boleh tapi memaafkan itu lebih baik, Sabar juga lebih baik," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/9/2019).

Jokowi pun memastikan pemerintah pusat akan terus memberikan perhatian kepada warga di tanah Bumi Cendrawasih dalam menciptakan kesejahteraan seluruh masyarakat.

"Yakinlah bahwa pemerintah akan terus menjaga kehormatan dan kesejahteraan pace, mace, mama-mama yang ada di Papua dan Papua Barat," tutur Jokowi. 

Ikut Tanggapi Kerusuhan di Manokwari, Para Pemain Persipura Foto dengan Tulisan Stop Rasis

Pemicu Kerusuhan 

Ketua DPRD Papua Barat Peter Kondjol menyebutkan bahwa kerusuhan di Papua disebabkan kemarahan massa atas aksi dugaan persekusi dan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya.

Kerusuhan terjadi di Manokwari hingga memicu pembakaran gedung DPRD Papua Barat, Senin (19/8/2019). 

Sementara itu Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, ada pihak yang sengaja menginginkan terjadi kerusuhan di Papua. 

Mereka menyebar hoaks foto mahasiswa yang tewas disebabkan kejadian di Jawa Timur. 

"Ada yang punya kepentingan tertentu dengan menyebar foto hoaks tentang mahasiswa Papua yang tewas di Jawa Timur," katanya saat mengunjungi korban serangan terduga teroris di RS Bhayangkara Polda Jatim, Senin (19/8/2019). 

Aksi kerusuhan di Manokwari, kata Tito, berawal dari peristiwa kecil di Malang dan Surabaya. 

Ada ungkapan yang dianggap merendahkan masyarakat Papua. 

Pesan-pesan Damai Pasca-Kerusuhan di Papua, Sejumlah Kepala Daerah Meminta Maaf

"Tapi itu sudah dilokalisir, lalu muncul hoaks yang sengaja disebarkan untuk kepentingan tertentu," ujarnya. 

Tito berharap warga Papua tidak mudah terpancing dengan berita hoaks yang tidak jelas sumbernya.

Kepada warga di luar Papua, dia berharap bisa menjalin komunikasi dan persaudaraan yang baik dengan warga Papua. 

"Warga Papua adalah saudara kita sendiri, jangan mudah diadu domba dengan informasi yang tidak jelas sumbernya," kata Tito.

Aksi kerusuhan di Manokwari, Papua Barat pecah sejak Senin Pagi. Massa disebut membakar gedung DPRD dan sejumlah kantor instansi lainnya.

Kerusuhan dipicu kejadian di Surabaya dan Malang yang disebut telah menghina warga Papua.

Mahasiswa Papua di Asrama Surabaya Tolak Kedatangannya, Risma: Kami akan Terus Upayakan Mediasi

Wali Kota Risma: Tidak Benar Ada Pengusiran Mahasiswa Papua di Surabaya

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini membantas isu pengusiran mahasiswa asal Papua di Surabaya, Jawa Timur. 

"Tidak benar ada pengusiran. Kalau itu terjadi, semestinya pejabat saya yang duluan, tapi pejabat saya masih bekerja. Semua mahasiswa dari Papua juga masih normal," tegas Risma mengutip laporan Breaking News Kompas TV, Senin (19/8/2019).

Yang terjadi di Surabaya saat itu, berawal dari adanya informasi terjadi penurunan bendera Merah Putih di asrama mahasiswa Papua.

Mengetahui informasi tersebut, ada ormas melaporkan hal itu ke kepolisian. 

Risma juga menegaskan, pihak pemerintahan Kota Surabaya selalu bekerjasama dengan mahasiswa asal Papua dalam melaksankan kegiatan-kegiatan apapun di Kota yang ia pimpin. 

"Boleh dicek selalu, di kegiatan apapun melibatkan mahasiswa Papua yang ada di Surabaya. Jadi tidak ada itu (pengusiran)," ujar Risma.

Ia pun mengajak semua pihak untuk menjaga kedamaian.

"Kita akan rugi semua. Sayang sekali selama ini sudah kita bangun semuanya dengan susah payah dan kemudian hancur begitu saja, hanya karena emosi," jelasnya. 

Ricuh di Bumi Cenderawasih, Ini Janji Jokowi untuk Warga Papua dan Papua Barat

Ia pun meminta maaf jika ada kesalahan dilakukan pihaknya di Surabaya.

"Kalau itu ada kesalahan kami di Surabaya, saya mohon maaf," ucapnya.

"Tapi tidak benar, kalau kami sengaja mengusir. Tidak ada itu. Bagi saya dan seluruh pejabat pemkot, seluruh forum pimimpinan daerah Surabaya, kita tetap dalam satu kesatuan bangsa Indonesia," ujar Risma.

 Wagub Papua Barat: Kondisi di Manokwari Sudah Kondusif

Situasi berangsur kondusif di Manokwari, Papua Barat, Senin (19/8/2019) sore WIT.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani dalam wawancara dengan Kompas TV, Senin (19/8/2019).

Sebagaian besar demonstran yang terlibat aksi solidaritas di Manokwari, Papua Barat,

Tersisa sejumlah pendemo yang masih bertahan di sebuah Hotel yang masih menunggu kepastian dari aspirasi yang telah mereka sampaikan kepada pemerintah.

"Kita minta pimpinan massa untuk membubarkan diri karena tuntutan sudah mereka sampaikan. Mereka bisa kembali dan situasi kembali kondusif. Dan aktivitas masyarakat bisa kembali normal," ujar Lakatoni. 

Menurut dia, semua tuntutan para pendemo yang terlibat aksi solidaritas di Manokwari, Papua Barat, langsung dikordinasikan dan dikomunikasikan dengan Kapolda dan Pangdam Kasuari. Pun kepada Gubernur Papua Barat.

Adapun tuntutan para pendemo adalah permintaan maaf dari Gubernur Jawa Timur dan Walikota Malang. 

"Mereka yang masih bertahan di sini, cenderung hanya ingin mengetahui perkembangan. Jadi mereka bukan mengajukan tuntutan-tuntutan lagi. Tapi sebagian besar mereka yang masih melihat-lihat situasi saja," jelasnya. 

Jadi dia pastikan sudah tidak ada lagi aksi-aksi seperti pagi tadi terjadi di Manokwari.

"Ada kosentrasi massa. Tapi jumlahnya sudah tidak seperti tadi. Mereka cenderung menonton-nonton dan mencari tahu perkembangan saja," jelasnya.

Khofifah Telepon Gubernur Papua, Minta Maaf soal Kejadian di Jatim yang Picu Kerusuhan di Manokwari

Gubernur Jawa Timur Khofifah Telah Sampaikan Maaf

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah menyampaikan permintaan maaf kepada warga Papua melalu saluran telepon dengan Gubernur Papua. 

Situasi di Manokwari dan juga di Papua dan Papua Barat pada umumnya diharapkan bisa terkendali dan kondusif. 

Khofifah telah menelepon Gubernur Papua untuk meminta maaf terkait kejadian di Surabaya dan Malang, Jawa Timur, yang memicu kerusuhan di Manokwari. Kerusuhan di Manokwari ini berujung pada pembakaran gedung DPRD Papua Barat, Senin (19/8/2019). 

"Kami telepon Gubernur Papua, mohon maaf. Sama sekali itu bukan suara Jatim. Harus bedakan letupan bersifat personal dengan apa yang menjadi komiten Jatim," kata Khofifah dalam jumpa pers bersama Kapolri Jenderal TNI Tito Karnavian sebagaimana ditayangkan di Kompas TV, Senin. 

Di tempat terpisah, Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani, juga menyampaikan aspirasi dari para pendemo yang meminta Gubernur Jawa Timur untuk memfasilitasi tuntutan para pendemo.  

Mohamad Lakotani yang ikut dalam mediasi dengan pendemo menyampaikan, para pendemo menuntut ada permintaan maaf terhadap perlakuan mahasiswa Papua dari sejumlah oknum di Jawa Timur yang disebut mereka rasis. 

Gubernur Papua: Pernyataan Presiden Jokowi Kurang Tegas soal Rasisme, Tidak Mengobati Perasaan

"Jadi memang pemicunya adalah adanya statement dari sejumlah oknum di Surabaya dan Malang," kata Lakotani.

Para pendemo menganggap, apa yang terjadi di Surabaya dan Malang tidak bisa mereka terima karena bersifat rasis.

 Lakotani sudah menyampaikan tuntutan para pendemo tersebut kepada Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. 

"Setelah pertemuan itu saya sudah mengomunikasikan apa yag menjadi tuntutan para pendemo dengan Ibu Gubernur Jawa Timur, dan meminta Ibu Gubernur untuk menindaklanjuti sejumlah tuntutan itu," kata Lakotani. 

"Pada prinsipnya Ibu Gubernur setuju, yang penting bagaimana situasinya bisa dikendalikan," lanjut Lakotani.  

(Srihandriatmo Malau)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Mabes Polri: Kerusuhan di Fakfak Berhasil Diredakan

Editor: Astini Mega Sari
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved