Kerusuhan di Papua

Polisi Temukan 20.000 Konten Hoaks terkait Papua dalam 5 Hari

Aparat kepolisian mencatat terjadinya lonjakan penyebaran konten negatif terkait Papua di media sosial selama 28 Agustus-1 September 2019.

Polisi Temukan 20.000 Konten Hoaks terkait Papua dalam 5 Hari
(KOMPAS.com/Devina Halim)
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (20/6/2019). 

TRIBUNPAPUA.COM - Aparat kepolisian mencatat terjadinya lonjakan penyebaran konten negatif terkait Papua di media sosial selama 28 Agustus-1 September 2019.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo menyampaikan, selama periode tersebut, terdeteksi 20.000 konten negatif.

"Berarti 5 hari, naiknya 20.000 (konten). Bayangkan selama 5 hari bisa naik 20.000," ucap Dedi di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (2/9/2019).

Moeldoko Soroti Media Asing yang Menulis soal Papua: Masih Ada yang Sembrono

Menurut dia, konten tersebut paling banyak beredar di platform Twitter disusul Facebook.

Padahal, selama periode 14-27 Agustus 2019, 32.000 konten yang ditemukan paling banyak tersebar di platform Facebook.

Dedi mengatakan, oknum di balik konten negatif seperti hoaks maupun bernada provokatif mulai memengaruhi kalangan menengah.

"Kalau misalnya Twitter berarti bukan melibatkan golongan menengah ke bawah, akar rumput. Kalau akar rumput sudah redam ini. Berarti dia mainnya sudah golongan middle, sama-sama elite-elite, baik di dalam negeri dan luar negeri, yang mencoba untuk membakar berita hoaks itu lagi," papar dia.

Disebut Dalangi Kerusuhan Papua, Ini Kiprah Tokoh Separatis Papua Benny Wenda di Forum Internasional

Masifnya konten-konten negatif tersebut membuat Polri menilai pembatasan internet di Papua maupun Papua Barat belum bisa dicabut.

Menurut Polri, pembatasan internet dapat mencegah peredaran hoaks yang diduga menjadi pemicu terjadinya kerusuhan.

"Dengan pertimbangan itu, untuk sementara dibatasi dulu, enggak diblok, dibatasi dulu, guna menghindari berita-berita hoaks itu terus meluas di masyarakat sehingga justru bisa memicu kerusuhan," kata Dedi.

Halaman
12
Editor: Astini Mega Sari
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved