Soal Revisi UU KPK, Fahri Hamzah Sebut Sudah Disetujui Presiden Jokowi

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan, persetujuan untuk merevisi UU KPK sudah lama disampaikan oleh Presiden Joko Widodo.

Soal Revisi UU KPK, Fahri Hamzah Sebut Sudah Disetujui Presiden Jokowi
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Fahri Hamzah 

TRIBUNPAPUA.COM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan, persetujuan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) sudah lama disampaikan oleh Presiden Joko Widodo.

Ia mengatakan, persetujuan presiden tentu berdasarkan pada permintaan banyak pihak yang ingin merevisi UU KPK yang berlaku saat ini.

"Nah DPR, saya kira tidak pernah berhenti karena saya sendiri pernah menghadiri rapat konsultasi dengan presiden, dan presiden sebetulnya setuju dengan pikiran mengubah UU KPK, itu sesuai dengan permintaan pihak termasuk pimpinan KPK dan akademisi, dan sebagainya," kata Fahri saat dihubungi, Jum'at (6/9/2019).

DPR Sepakati Revisi UU KPK, Berikut 6 Poin Utamanya

Fahri pun mengatakan, pimpinan KPK sudah lama menyetujui revisi UU KPK karena merasa ada yang salah dalam UU KPK yang berlaku saat ini.

"Permintaan revisi itu datang dari banyak pihak termasuk dan terutama dari pimpinan KPK. Orang-orang KPK merasa ada masalah di UU KPK itu," ujar dia.

Fahri juga menyinggung terkait pasal dalam revisi UU KPK mengenai dewan pengawas.

Tak akan Dikoreksi, 10 Nama Capim KPK akan Segera Dikirim Jokowi ke DPR

Menurut dia, KPK sudah sewajarnya memiliki dewan pengawas agar lembaga antirasuah itu tak sewenang-wenang dalam menjalankan tugas.

"Kan kita udah tahu, kan banyak sekali akibatnya pelanggaran yang kita terpaksa tutup karena KPK itu kan dianggap sebagai holycow, enggak boleh salah dia, harus dianggap suci dia, karena kalau dianggap kotor nanti orang istilahnya enggak takut, dianggapnya begitu. Padahal itu perspektif salah, tetapi intinya adalah di mana ada kewenangan besar, ya harus ada pengawas," papar Fahri.

Ia juga menyoroti poin revisi UU KPK terkait kewenangan KPK menerbitkan surat penghentian penyidikan atau SP3.

5 Fakta Mobil Dinas Jokowi Mogok, Sudah 10 Kali hingga Kata Kemensesneg soal Pengadaan Mobil Baru

Menurut dia, kewenangan SP3 itu diperlukan oleh KPK agar kasus-kasus yang lama tak terselesaikan, serta apabila ada penyidik KPK yang keliru dalam menetapkan status tersangka dapat menyelesaikan hal tersebut dengan menerbitkan SP3.

Halaman
12
Editor: Astini Mega Sari
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved