Mantan Gubernur Jakarta Ali Sadikin Ungkap Dulu Sering Cekcok dengan DPRD DKI

TRIBUNPAPUA.COM - Sebagai Gubernur DKI Jakarta pertama, Ali Sadikin mengaku kerap berdebat dengan DPRD DKI Jakarta.

Dalam biografi Ali Sadikin "Membenahi Jakarta Menjadi Kota Manusiawi" yang ditulis Ramadhan KH, dia mengaku bahwa perdebatannya bersama DPRD DKI Jakarta adalah wujud dari pengabdian pada masyarakat.

• Saat Kapolres Tegur Gubernur Kalteng yang Lempar Botol Protesi Keputusan Wasit: Silakan Pakai Aturan

"Bahkan perdebatan itu terasa hangat setiap sidang pleno DPRD yang saya hadiri. Saya rasa itu penting," ujar Ali.

Bagi pria yang akrab disapa Bang Ali oleh warga Jakarta ini, kedudukan DPRD sebagai legislatif adalah peran vital untuk menyampaikan aspirasi rakyat ke badan eksekutif.

Akan tetapi, Ali Sadikin juga menganggap DPRD sebagai mitra Pemerintah Daerah untuk merumuskan program kerja.

Ali juga memberikan pandangan perbedaan antara legislatif daerah dan pemerintah pusat.

Bagi dia, legislatif di tingkat daerah merupakan satu kesatuan paket bersama pemerintah daerah.

Berbeda ketika di tingkat pusat, DPR-RI merupakan lembaga yang terpisah dari pemerintahan.

"Di daerah adalah lain, pemerintah daerah adalah gubernur bersama DPRD," jelas dia.

• Dua Pejabat Undurkan Diri seusai Heboh Anggaran DKI Jakarta, Ini Kata PDIP, Gerindra hingga PSI

Ali Sadikin ingin menunjukkan apa yang menjadi percekcokannya bersama DPRD DKI Jakarta tidak lain adalah untuk memberikan kesuksesan pembangunan Jakarta saat itu.

Dia percaya DPRD tidak hanya bisa memberikan kritik dan pengawasan terhadap program kerja yang disusun Pemda, tetapi juga bisa memberikan saran aspirasi program apa yang diinginkan masyarakat dari Pemda.

"Lembaga ini (DPRD) adalah pembawa aspiras rakyat, tetapi di lain pihak lembaga ini juga sebagai partner eksekutif dalam merumuskan kebijaksanaan," kata Ali.

Anies Baswedan Ditegur DPRD DKI

Sebelumnya, anggota DPRD DKI Fraksi PSI William Aditya mengungkap sejumlah kejanggalan dalam draf Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran (KUA-PPAS) 2020 yang diajukan Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Setelah sebelumnya membongkar anggaran Rp 82,8 miliar untuk pengadaan lem aibon, kini PSI kembali menemukan anggaran pengadaan bolpoin yang nilainya mencapai Rp 123,8 miliar.

"Ini yang juga ramai, pengadaan bolpoin di SDN Jakarta Timur harganya Rp 123,8 miliar," ucap  William.

Dijelaskan William, berdasarkan data dari website milik Pemprov DKI, harga satuan bolpoin tersebut mencapai Rp 105 ribu.

"Jadi kalau dilihat, harga satuannya Rp 105 ribu di website APBD. Ini saya tidak mengada-ada ya," ujarnya di ruang Fraksi PSI DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Menanggapi hal itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 

menganggap, kejanggalan ini terjadi lantaran buruknya sistem e-Budgeting yang digunakan Pemprov DKI Jakarta saat ini.

"Sebenarnya kelihatan keren sih marahin anak buahnya, tapi bukan itu yang saya cari," ucapnya, Rabu (30/10/2019).

Daripada menyalahkan anak buahnya, Anies mengatakan, dirinya lebih memilih memerintahkan anak buahnya untuk menyisir usulan anggaran secara manual.

"Saya bicara untuk menyelesaikan masalah, makanya saya panggil (SKPD terkait) dan saya koreksi satu-satu," ujarnya di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat.

Hal ini tentu berbeda dibandingkan dengan gaya kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok yang tak segan menegur jajaranya apabila melakukan kesalahan.

• Dua Pejabat Undurkan Diri seusai Heboh Anggaran DKI Jakarta, Ini Kata PDIP, Gerindra hingga PSI

Kini, Anies lebih memilih melakukan evaluasi secara internal agar tidak menimbulkan kegaduhan ditengah masyarakat.

"Saya tidak manggung. Kalau saya memperbaiki sistem, bukan mencari perhatian," kata Anies.

(Kompas.com/ Singgih Wiryono/ TribunJakarta/ Dionisius Arya Bima Suci)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kisah Ali Sadikin Sering Cekcok dengan DPRD DKI" dan Tribunjakarta.com dengan judul Tak Marahi Anak Buah Soal Kejanggalan Draf KUA-PPAS, Anies: Saya Enggak Manggung dan Cari