Cerita Sri Mulyani Tahu Ada Desa 'Siluman' yang Dapat Dana Tiap Tahun, Ajak Tito Karnavian Melacak

TRIBUNPAPUA.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani mendapatkan informasi adanya desa 'siluman' yang mendapatkan dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Hal ini disampaikan Sri Mulyani saat memaparkan pokok rancangan APBN 2021, di depan anggota Komisi XI DPR RI, Jakarta, Senin (4/11/2019).

Sebelumnya Sri Mulyani telah meminta pengawasan untuk penyaluran dana desa pada tahun 2020 untuk diperketat.

• Ancam Menteri yang Miliki Kepentingan Pribadi dan Belok, Moeldoko: Saya akan Kencang Itu

Dikutip TribunPapua.com dari WartaKotaLive.com, Selasa (5/11/2019), Sri Mulyani menceritakan awal mula tahu adanya desa 'siluman'.

Ia mengaku mendapat informasi bahwa ada dana desa yang baru saja dibuat.

Desa itu tergolong desa baru.

"Karena kemarin kami mendengar dari salah satu pihak yang menyampaikan ada dana desa untuk desa yang baru saja dibuat," paparnya.

Ia lantas meminta agar desa baru tersebut melalui proses telaah.

"Jadi kita akan terus lihat karena sebenarnya ada mekanisme pembentukan desa, identifikasi siapa pengurusnya. Kita akan melihat seluruh prosedurnya," ucap Sri Mulyani.

Namun saat dilihat ada transfer dana setiap tahun namun tak ada penduduknya dalam desa tersebut.

Menurut Sri Mulyani, ada banyak pihak tak bertanggungjawab yang memanfaatkan membentuk desa baru.

"Karena adanya transfer ajek dana desa, ada desa-desa baru tidak ada penduduknya, tapi ada transfer tiap tahun," ungkapnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/11/2019).

• Anies Baswedan Beri Ruang Sri Mulyani Cek Anggaran: Kalau Masih Kurang Pekerjaan, Saya Tambahin

Sri Mulyani lantas menjelaskan bahwa TKDD berfungsi untuk meningkatkan kemandirian daerah.

"Kami dengan Kemendagri meningkatkan kualitas APBD dan rambu APBD di dalam mendorong indikator pertumbuhan dan pembangunan," katanya.

Sedangkan adanya desa 'siluman' yang membuatnya resah, Sri Mulyani akan mengajak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk menanganinya.

"Kami pasti akan terus melihat, berkoordinasi dengan Mendagri untuk menginventarisasi," ujarnya.

Dikutip TribunPapua.com dari Kompas.com, Selasa (5/11/2019), per September 2019, Kementerian Keuangan melaporkan penyaluran dana desa mencapai Rp 44 triliun atau 62,9 persen dari pagu alokasi APBN yang sebesar Rp 70 triliun.

Angka penyerapan ini menurun jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 63,2 persen atau Rp 37,9 triliun.

Menurut Sri Mulyani, masih banyak desa tertinggal yang belum dimaksimlakan penanganannya.

Padahal setiap tahunnya, besaran anggaran untuk dana desa terus meningkat.

"Untuk dana desa meski sudah memberi setiap tahun, kami masih melihat ada 20.000 desa yang masuk dalam kategori desa tertinggal," ujar dia.

Jokowi Alokasikan Rp 858,8 triliun pada 2020

Dikutip dari Kompas.com, Jokowi akan memastikan anggaran untuk daerah dan dana desa akan naik.

Anggaran itu akan menjadi Rp 858,8 triliun pada 2020.

"Pada tahun 2020, Pemerintah akan mengalokasikan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 858,8 triliun," ujar Jokowi saat membacakan nota keuangan di kompleks DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Jumlah tersebut, kata Jokowi, meningkat 5,4 persen dari perkiraan realisasi tahun 2019.

Jika dibandingkan dengan realisasi 2015, jumlahnya meningkat 37,8 persen.

"Peningkatan alokasi tersebut akan diiringi dengan peningkatan kualitas implementasinya, agar belanja pemerintah daerah dapat meningkatkan layanan dasar publik, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta mengurangi kesenjangan dan kemiskinan," kata Jokowi.

(TribunPapua.com/ Roifah Dzatu Azmah)