Jeirry Sumampow Sebut Gejala Orba Terasa di Pemerintahan Jokowi: Mulai Ada Mirip-miripnya

TRIBUNPAPUA.COM - Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow menyebutkan bahwa gejala pemerintahan Orde Baru (Orba) mulai terasa di bawah kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) saat ini.

Hal tersebut tercermin dari orientasi pemerintah yang lebih mengutamakan hasil ketimbang proses.

• Pengamat Nilai Jokowi Tak Ingin Bernasib Sama seperti Gus Dur: Dia Belajar dari Pengalaman Terdahulu

Terlebih, menurut Jeirry, dengan jargon Jokowi "kerja, kerja, kerja".

Dia juga merujuk pidato pelantikan Jokowi beberapa waktu lalu juga dinilainya sudah menunjukkan gaya pemerintahan Orde Baru.

"Kita harus ingatkan karena dia sedang membuat sebuah prasyarat untuk kita kembali ke masa Orba," kata Jeirry dalam diskusi Formappi di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Senin (4/11/2019).

"Saya lihat mulai ada mirip-miripnya."

• Periode Kedua Jokowi Disorot Media Asing, Disebut Tak Bisa Diandalkan Bela Hak Dasar Warganya

"Pidatonya pas pelantikan juga orientasi pada hasil," ucap Jeirry.

"Menteri dan birokrasi yang tak perform akan dicopot."

"Ini secara tidak langsung akan mengatakan bahwa orientasinya ke pembangunan tapi lebih ke pembangunan fisik

Jokowi memang menyatakan akan melakukan pembangunan sumber daya manusia (SDM).

• Pakar Hukum Sebut Alasan Jokowi Keliru dan Mengada-ada untuk Tolak Perppu KPK: Menyesatkan

Namun, menurut dia, yang terjadi justru lebih pada pembangunan fisik sejak lima tahun lalu.

Menurut Jeirry, hal tersebut sama dengan era Orba pada 32 tahun lalu yang dimulai ketika Soeharto berkuasa pada tahun 1967 hingga tahun 1998 yang sudah mendeklarasikan pembangunan.

"Ini harus kita kaji. Jangan sampai orientasi pada pembangunan, kerja-kerja-kerja dan (orientasi) hasil itu."

"Saya melihat ada kemiripan substansi sama. Lima tahun terakhir orientasinya ke sana, kelihatannya akan diteruskan," kata dia.

• Dengar Ada Mafia yang Halangi Pembangunan, Jokowi: Saya akan Gigit Mereka

Jeirry mengatakan, saat zaman Orba, pembangunan fisik sangat memberi ruang terhadap praktik korupsi.

Rezim Orba yang orientasi ke pembangunan, kata dia, agak permisif dengan praktik korupsi.

Menurut Jeirry, selain orientasi pembangunan, gejala Orba yang dirasakan saat ini juga kebebasan masyarakat yang terancam.

Antara lain, banyaknya pelaporan jika ada yang mengkritik dengan dasar hukum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

• Desak Jokowi Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM, Tokoh Papua: Masalah Paling Mendasar Jangan Dilupakan

"Ada upaya bungkam kebebasan berekspresi dan kritik di pemerintahan ini. Ini kembali Orba tapi dalam bentuk berbeda."

"Tak perlu sama seperti dulu karena sudah beda zaman," kata dia.

Dinilai Tak Ingin Bernasib Sama seperti Gus Dur

Sementara itu, Analis politik dari Exposit Strategic, Arif Susanto menyebutkan bahwa sikap Jokowi yang memilih berpihak kepada elite politik karena belajar dari peristiwa lengsernya Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai presiden pada 2001 lalu.

• Jokowi Hargai MK sehingga Tolak Perppu KPK, Pengamat: Yakin Seribu Persen, Hakim Tak Tersinggung

Arif mengatakan, saat kali pertama menjabat sebagai presiden pada 2014, Jokowi sempat kerepotan dengan adanya dikotomi kepentingan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR.

Oleh karena itu, pada 2019 ini, agar bisa bertahan dalam kekuasaan, Jokowi pun belajar dari beberapa pengalaman presiden-presiden sebelumnya.

Salah satunya adalah tidak berupaya melawan kepentingan elite politik.

"SBY juga harus merelaksasi kekuasaan untuk mengakomodasi kekuatan politik yang ada (untuk bertahan)," kata Arif saat diskusi di Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Senin (4/11/2019).

• Janji Jokowi Pertimbangkan Perppu UU KPK Dinilai Pakar Hukum Berhubungan dengan Pelantikan Presiden

"Kepemimpinan Gus Dur kan terjungkal. Jokowi belajar dari pengalaman terdahulu," ujar dia.

Menurut Arif, pada Pemilu 2019 lalu Jokowi bertaruh dengan banyak hal.

Antara lain, mulai dari membangun koalisi dengan banyaknya jumlah partai politik yang mendukungnya hingga para pemangku kepentingan di bidang ekonomi.

Arif mengatakan, memang ada harga yang harus dibayar.

• Prabowo Diprediksi Rocky Gerung Jadi Menteri Pertama yang Direshuffle Jokowi: Saya Amati Postur Awal

Dengan demikian, usai pemilu, elite politik dengan mudah mencapai kesepakatan dalam beberapa hal dan diakomodasi oleh Jokowi.

Salah satunya adalah terkait revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang prosesnya berlangsung cepat.

Dampaknya, menurut Arif, Jokowi melakukan barter kepentingan.

Ini termasuk kepentingan oligarki atau para elite politik tersebut.

• Jokowi Ungkap Alasan Pilih Papua di Kunjungan Kerja Pertamanya: Papua Dibangun dan Tidak Dilupakan

"Dalam konteks revisi UU KPK, Jokowi memilih memihak pada persekongkolan elite tadi. Sekuat-kuatnya masyarakat, Jokowi mudah menghadapinya. Tapi dia susah menghadapi elite politik," kata dia.

Langkah Jokowi yang tak menerbitkan perppu atas revisi UU KPK ini juga dinilai membuatnya menjadi tawanan kekuasaan.

Hal tersebut dikarenakan prioritas Jokowi saat ini adalah mempertahankan kekuasaan. (Kompas.com/Deti Mega Purnamasari)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Berorientasi Pembangunan, Gejala Orba Dinlai Terasa di Pemerintahan Jokowi dan Berpihak pada Elite Politik, Jokowi Dinilai Tak Ingin Bernasib seperti Gus Dur