Minta PSI Tak Cari Perhatian Publik dengan Bongkar Anggaran Janggal, F-Gerindra: Genitnya Dikurangi

TRIBUNPAPUA.COM - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra Mohamad Taufik meminta agar Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk tidak terlalu mencari perhatian publik dengan membongkar anggaran ganjil dalam Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran (KUA-PPAS) untuk APBD 2020.

Hal ini diungkapkan Taufik dalam konferensi pers Fraksi Gerindra untuk menanggapi anggaran janggal KUA-PPAS yang dipublikasi oleh PSI.

• Sejumlah Anggaran Fantastis RAPBD DKI 2020 Jadi Sorotan, Berikut Sederet Pembelaan Anies Baswedan

Dua di antaranya yakni soal anggaran lem Aibon yang mencapai Rp 82,8 miliar dan anggaran pengadaan pulpen sebesar Rp 123 miliar.

Menurut Taufik, tak ada yang istimewa soal penemuan anggaran ganjil dalam KUA-PPAS itu.

Perkara seperti ini lazim dalam menggodok anggaran.

• Daftar Anggaran Fantastis APBD DKI 2020, Lem Aibon Rp 82,8 Miliar hingga Bolpoin Rp 124 Miliar

Politisi Gerindra ini menyayangkan ketika anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI William Aditya Sarana membuka anggaran itu dan menyebarluaskan melalui akun media sosialnya yang berujung polemik di masyarakat.

"Sebenarnya enggak ada yang istimewa cuma genitnya saja yang buat saya harus dikurangi dikit," kata Taufik di ruang konferensi pers Fraksi Gerindra, lantai 2, Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2019).

"Enggak apa-apa genit boleh enggak ada masalah."

• Tanggapi Pernyataan Anies soal E-Budgeting Pemprov DKI, Ahok: Pak Anies Terlalu Over Smart

Taufik mengisahkan, pada masa pemerintahan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dirinya juga pernah menemukan anggaran janggal.

Bedanya, ketika menemukan anggaran janggal itu, Taufik lalu memanggil Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasi.

Ia mengklaim tak ingin membuka hal ini ke publik lantaran anggaran yang diajukan masih sebatas perencanaan dan belum dibahas antara eksekutif dan legislatif.

• Anies Baswedan Beri Ruang Sri Mulyani Cek Anggaran: Kalau Masih Kurang Pekerjaan, Saya Tambahin

"Dulu temuan ini juga ada. Dulu saya temukan selisih Rp 1,2 triliun tapi saya enggak buka ke publik," tuturnya.

Ketua DPW Gerindra KDI Jakarta ini menilai metode mengulik anggaran yang dilakukan William harus diubah.

Menurut dia, tempat yang pas untuk mengupas anggaran adalah dalam forum resmi pembahasan anggaran, bukan di ruang publik.

Dengan demikian hal ini tak menimbulkan spekulasi dan polemik di masyarakat.

• Anggaran Jakarta Ditanyakan Lagi, DPRD DKI Soroti Anggaran Rp 556 Juta per RW: Enggak Masuk di Akal

"Saya kira ini metode baru anggota dewan dan mestinya berubahlah ayo kita diskusi dengan argumen yang kuat di dalam rapat."

"Jadi mendefinisikan transparansi itu bukan di awur-awur," tuturnya.

Diketahui, pembahasan anggaran KUA-PPAS untuk APBD 2020 banyak menuai polemik.

Banyak usulan anggaran yang membuat publik bertanya-tanya yakni anggaran Rp 5 miliar untuk influencer, anggaran lem Aibon sebesar Rp 82,8 miliar, pembangunan jalur sepeda Rp 73,7 miliar, pembelian pulpen Rp 124 miliar, dan pembelian komputer Rp 121 miliar.

• Begini saat Kabar Heboh Lem Aibon di Anggaran DKI Jakarta Dimanfaatkan untuk Iklan Swalayan

PKS Kritik Cara PSI soal Lem Aibon

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suhaimi mengkritik cara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengawasi RAPBD dengan cara mengunggah ke sosial media.

Menurut Suhaimi, apa yang dilakukan Politisi PSI, William Aditya Sarana memang baik, tapi tidak dilakukan di waktu yang tepat.

"Timing-nya yang enggak tepat," ujar dia saat ditemui di Kantornya, Gedung DPRD DKI Jakarta lantai 9, Selasa (5/11/2019).

"Silakan kritisi dan itu kewajiban kita sebagai anggota dewan dan wakil masyarakat juga."

"Tetapi jangan kasih oret-oretan (draf/rancangan), kemudian itu yang dikritisi."

• Ini Reaksi William saat Diajak Politisi Gerindra Duel di Forum Terkait Anggaran Lem Aibon

Suhaimi menjelaskan, yang dilakukan PSI mengganggu proses yang saat ini masih baru berjalan.

Penetapan APBD memiliki tahapan dari tingkat RW sampai ke tingkat Provinsi.

"Itu semua ada prosesnya. Semua proses itu diinput dan diproses."

"Tingkat kesalahannya ibarat baru oret-oretan dan itu sudah dikomentari," ujar dia.

Itulah sebabnya, Suhaimi menilai kritik PSI sebagai bentuk kesalahpahaman dari konsep transparansi.

Kata dia, yang dimaksud transparan adalah proses yang sesuai dengan alur yang sudah disepakati bersama.

• 3 Pernyataan Pemprov DKI soal Anggaran Lem Aibon Rp 82,8 Miliar

"Jangan transparan maunya kita sendiri, harus sesuai aturan," ucap Suhaimi.

"Prosedur itu dan aturan itu dijalankan, itulah yang dimaksud transparan."

"Kalau itu sudah dijalankan ya transparan namanya."

Selain itu, lanjut Suhaimi, pembahasan RAPBD penuh dalam suasana transparan dan terbuka.

Mulai dari penyampaian badan anggaran sebagai KUA-PPAS hingga pembahasan tingkat komisi.

"Dibahas di komisi-komisi dan semuanya terbuka. Apa yang tidak transparan?" pungkas dia.

Sebelumnya, Politisi PSI William Aditya Sarana membeberkan rancangan anggaran DKI Jakarta yang terlihat janggal.

• Soal Anggaran Lem Aibon hingga Bolpoin, Anies Baswedan: Saya Tidak Manggung, Bukan Cari Perhatian

Hal itu ia beberkan melalui akun twitternya @willsarana.

Anggaran belanja material berupa Lem Aibon dengan angka fantastis Rp 82 miliar tersebut menjadi heboh di jagat twitter.

William juga sempat mengatakan agar Anies Baswedan bisa kembali membuka akses ke publik terkait RAPBD.

"APBD berasal dari rakyat, karena itu rakyat harus bisa mengetahui peruntukannya," ujar dia.

Atas sikap PSI ini, William kemudian dilaporkan ke Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta.

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari Maju Kotanya Bahagia Warganya (Mat Bagan) Sugiyanto melaporkan William Aditya Sarana ke BK DPRD DKI.

Sugiyanto menilai William telah melanggar aturan yang mengacu pada Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD DKI Jakarta.

Sikap yang dilakukan William sebagai anggota Dewan justru menimbulkan kegaduhan.

Apalagi, unggahan mengenai kejanggalan usulan anggaran, seperti lem Aibon Rp 82,8 miliar dan pulpen Rp 123 miliar, diekspos di forum tidak resmi melalui jumpa pers dan media sosial.

"Sikap yang bersangkutan justru menimbulkan opini negatif kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang seolah-olah dianggap tidak transparan," ucap Sugiyanto dalam keterangan resmi, Senin (4/11/2019).

(Kompas.com/Ryana Aryadita Umasugi/Singgih Wiryono)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul PSI Kerap Bongkar Anggaran Janggal, F-Gerindra : Genitnya Harus Dikurangi dan Kritik Cara PSI Soal Lem Aibon, PKS: Timing Tidak Tepat