Ridwan Kamil Jelaskan soal Kolam Renang Rumah Dinasnya yang Telan Rp 1,5 Miliar: Kaki Saya Cedera
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil angkat suara soal polemik proyek kolam renang pribadi senilai Rp 1,5 miliar di rumah dinasnya (Gedung Pakuan).
lihat foto
Kata Kepala Biro Umum
Rumah Dinas Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sedang direnovasi.
Dalam revitalisasi itu ditemukan adanya pembuatan kolam renang pribadi.
• Erick Thohir Minta Rencana Ahok Gabung di BUMN Tak Dipermasalahkan: Pak Sandi Saja Bilang Positif
Kepala Biro Umum Setda Provinsi Jawa Barat Iip Hidajat membenarkan hal itu.
Ia mengatakan, pembangunan kolam renang itu masuk ke proyek revitalisasi Gedung Pakuan.
"Kalau Gedung Pakuan (anggarannya) sekitar Rp 4 miliar," kata Iip, Kamis (14/11/2019).
Dalam situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemprov Jabar, proyek tersebut bernama revitalisasi halaman belakang Gedung Pakuan dengan pagu anggaran mencapai Rp 4.656.500.000.
Proyek itu dikerjakan oleh Artikon Dimensi Indonesia yang beralamat di Jalan Cimanuk Swiss Van Java Blk A No 3 A 03/014 Tarogong Kidul Sukagalih, Kabupaten Garut.
Proyek itu dilepas dengan hasil negosiasi senilai Rp 4.116.854.000.
• Sindir Kepala Daerah soal Anggaran, Sri Mulyani: Butuh Menkeu 540 Tiap Daerah Tuh, Biar Bisa Kelola
Iip menjelaskan, tak hanya membuat kolam renang, revitalisasi itu juga memperbaiki area taman di belakang rumah dinas Ridwan Kamil.
Padahal, sebelumnya area belakang Gedung Pakuan masih tampak bagus dan sering dipakai beragam kegiatan.
"Fungsinya akan dimaksimalkan. Kan Pakuan itu sering dipakai open house juga ya. Jadi akan ada penataan taman, kita ingin juga lebih leluasa. Poin pentingnya ingin memaksimalkan kapasitas dan kualitas gedung pakuan," ungkap Iip.
Iip tak menjelaskan secara rinci dari mana usulan pembuatan kolam renang itu muncul. Ia berdalih, proyek itu sudah diajukan sebelum ia menjabat sebagai kepala biro umum.
"Usulannya setahun yang lalu sebelum saya masuk sudah ada kajiannya, kajian teknis, DED, kita (Biro Umum) yang bangun.
Usulannya kayaknya dari kajian, kan semua ada kajiannya," papar Iip.
• Sindir Kepala Daerah soal Anggaran, Sri Mulyani: Butuh Menkeu 540 Tiap Daerah Tuh, Biar Bisa Kelola
