Haris Azhar Ungkap Alasan Teroris Targetkan Polisi, Singgung Tersangka yang Tewas sebelum Diadili

TRIBUNPAPUA.COM - Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Harris Azhar memberikan pendapatnya soal teroris semakin menyasar polisi.

Menurut Haris Azhar karena polisi diduga banyak melakukan tindakan diskriminatif terhadap anggota teroris ketika penangkapan.

• Minta Tak Disebut Kecolongan soal Bom Polrestabes Medan, Mahfud MD: Masyarakat Jangan Selalu Nyinyir

"Polisi (cenderung) memberikan penanganan khusus untuk kasus-kasus terorisme. Berbeda pada kasus penipuan atau kasus yang ada kaitan dengan pengusaha yang mana polisi lebih hati-hati," ujar Haris dalam diskusi di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu (16/11/2019).

"Tetapi, kalau (menangani) kasus teroris, maka keras (penindakannya). Sehingga, menurut saya wajar (teroris selalu menyasar polisi). Sebab, ada tindakan diskriminatif di dalam penegakan hukum," lanjut dia.

Dugaan tindakan diskriminatif inilah yang menurut Haris membuat polisi semakin dimusuhi oleh kelompok teroris.

Haris kemudian mencontohkan salah satu terduga teroris bernama Siyono yang tewas di tangan aparat sebelum diadili di meja hijau.

Saat itu, Siyono diduga mengalami penganiayaan saat ditangkap aparat.

• Reaksi Menkopolhukam Mahfud MD soal Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan: Kita Sudah Mati-matian

Kemudian, saat jenazah Siyono diautopsi oleh tim dokter dari Muhamadiyah, ditemukan bekas pendarahan di kepala.

"Kemudian ada informasi yang menyebutkan bahwa istri almarhum diberikan uang duka oleh Densus 88," tutur Haris.

Dari peristiwa ini, Haris berpendapat, apabila penanganan pelaku terorisme dilakukan dengan mengedepankan soft approach, ia meyakini setidaknya tensi permusuhan dapat diminimalisasi.

"Karena sebenarnya individu teroris (pada mulanya) mengakui konsep negara. Akan tetapi, kalau negara mengadili dengan konsep treatment yang benar, saya pikir permusuhan ini tidak semakin menjadi-jadi," tambah Haris.

Kasus Terorisme Jadi Perhatian Pemerintah

Wakil Presiden Ma'ruf Amin memanggil Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan, dan Kepala BNPT membahas strategi penanganan terorisme.

Selesai rapat, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan, dalam rapat tersebut disimpulkan bahwa penanganan terorisme tak hanya bisa dilakukan lewat satu kementerian atau lembaga. 

"Jadi perlu ada upaya preventif, kemudian upaya penegakan hukum, dan lain-lain, tetapi ini diperlukan kegiatan lintas sektoral bukan hanya satu," ujar Tito di Kantor Wapres, Jakarta, Jumat (15/11/2019).