Prof Musni Umar Sindir Respons Mahfud MD soal Kasus Habib Rizieq: Ini Tugas Negara, Harus Diusut

TRIBUNPAPUA.COM - Profesor Musni Umar memberikan tanggapannya terkait respons pemerintah soal kepulangan Habib Rizieq Shihab .

Profesor yang juga merupakan sosiolog tersebut menduga pemerintah sengaja membiarkan masalah kepulangan Habib Rizieq terus berjalan, tanpa ada upaya penyelesaian.

Dikutip TribunWow.com dari video unggahan kanal Youtube Talk Show tvOne, Kamis (14/11/2019), Prof Musni awalnya menjelaskan pembukaan UUD 1945.

• Misteri Surat Cekal yang Ditunjukkan Habib Rizieq Shihab Terjawab, Mahfud MD: Bukan Urusan Indonesia

Ia mengatakan di dalam UUD 1945 terdapat tujuan melindungi segenap bangsa.

"Sebenernya kalau kita melihat pada pembukaaan undang-undang dasar 1945," kata Prof Musni.

"Tujuan kita merdeka ini melindungi segenap bangsa," tambahnya.

Sosiolog tersebut mengatakan Habib Rizieq yang merupakan warga negara Indonesia, juga harus dilindungi oleh pemerintah Indonesia.

"Yang harus dilindungi itu termasuk Habib Rizieq yang sudah satu setengah tahun berada di sana," katanya.

Ia mengatakan seharusnya pemerintah berupaya untuk mengusut apa penyebab Habib Rizieq tidak bisa pulang dari Arab Saudi.

"Jadi memang tugas negara itu untuk melakukan upaya-upaya apa penyebabnya dia tertahan di sana tidak bisa keluar," kata dia.

Kemudian Prof Musni menjelaskan sekilas soal iklim politik di Indonesia yang kini semakin membaik

"Pilpres sudah selesai, Prabowo sudah bergabung," katanya.

Ia bercerita bagaimana dirinya pernah mendukung Prabowo dan Jokowi dalam dua pilpres yang berbeda.

"Saya pada periode pertama kepemimpinan Pak Jokowi itu mendukung penuh beliau," katanya.

"Kemudian selain itu, pada periode kedua saya mendukung Prabowo dan bahkan saya termasuk yang paling utama mendukung Prabowo bergabung dengan pemerintah," tambahnya.

• Mekopolhukam Mahfud MD Minta Habib Rizieq Selesaikan Kasusnya Sendiri: Itu Urusan Dia

Prof Musni mengatakan ia hanya ingin suasana yang damai bagi Indonesia.

Agar Indonesia dapat berfokus untuk pembangunan negeri.

"Karena kita ingin suasana yang damai," tutur Prof Musni.

"Supaya kita bisa melakukan banyak hal untuk membangun negeri kita yang indah," jelasnya.

Kemudian Prof Musni membahas bagaimana di dalam undang-undang dasar Republik Indonesia, Ham sangat dijunjung tinggi.

"Selain itu kita lihat di dalam undang-undang republik indonesia itu syarat dengan ham, hak untuk hidup, hak untuk memperoleh kebebasan," kata Prof Musni.

Ia meminta Mahfud MD untuk segera mengusut kasus kepulangan Habib Rizieq Shihab.

"Pak Mahfud mempunyai kewajiban untuk mengusut ini, supaya tidak ada warga negara siapapun termasuk Pak Habib Rizieq ini yang terciderai hak asasinya," katanya.

Prof Musni menekankan pengusutan kepulangan Habib Rizieq adalah tugas negara.

"Jadi ini tugas negara," katanya.

"Harus kita usut mengapa ini terjadi," kata dia.

• Komnas HAM Soroti Usulan Wajib Punya Sertifikat untuk Menikah di Tahun 2020: Tujuannya Harus Jelas

Masalah yang menurutnya tidak kunjung selesai, menimbulkan tanya Prof Musni.

Prof Musni menduga ada unsur kesengajaan dari pemerintah yang membiarkan Habib Rizieq tidak bisa pulang dari Arab Saudi.

"Jangan kita ambangkan masalah ini," tegasnya.

Ia mengatakan semakin kasus Habib Rizieq berlalu, akan semakin kisruh bangsa Indonesia.

Padahal menurut dia kasus kepulangan Habib Rizieq seharusnya sudah bisa selesai.

"Semakin kita mengambangkan, kita kemudian ribut, kisruh dengan masalah yang seharusnya sudah selesai," jelasnya.

Video dapat dilihat menit 20.30:

Ketum HRS Center Abdul Chair Sebut Ada Alasan Politik Dibalik Kepulangan Habib Rizieq

Pimpinan Front Pembela Islam, Habib Rizieq dikabarkan mendapatkan pencekalan hingga tak bisa pulang dari Arab Saudi.

Ketua Umum HRS Center, Abdul Chair menilai ada sangkut paut kepentingan politik dalam kasus itu.

Dilansir TribunWow.com dari channel YouTube Talk Show tvOne pada Kamis (14/12/2019), Abdul Chair bertanya-tanya siapa yang meminta Habib Rizieq untuk tetap bertahan di Arab Saudi.

"Apakah benar Habib Rizieq dicegah keluar dalam hal apa dan siapa yang meminta itu," ujar Abdul Chair.

Abdul Chair menduga, hal itu ada kepentingan politik yang bekerja sama dengan intelejen untuk mencekal Habib Rizieq.

"Ternyata ini ada pendekatan-pendekatan intelejen politik dalam perspektif politik kekuasaan."

"Bertemunya kepentingan politik dengan intelejen negara itu ada korelasi," ujar Abdul Chair.

Dirinya menegaskan tidak menuduh, namun ia yakin ada kepentingan politik kekuasaan yang membuat Habib Rizieq tak bisa pulang.

"Lah saya tidak menuduh, dalam diskursus politik kekuasaan ada pertemuan antara kepentingan politik dengan intelejen negara," ujarnya.

Menurut Abdul Chair, penguasa kini tengah membatasi ruang gerak lawan politiknya, yakni Habib Rizieq.

"Kemudian yang dinamakan dengan intelejen dalam hal ini intelejen politik menempatkan seseorang yang dianggap lawan politik itu dalam kondisi yang dibatasi hak-haknya."

"Dalam hal ini misalnya Habib Rizieq dibatasi ruang geraknya untuk tidak bisa kembali ke tanah air," terang Abdul Chair.

• Sepekan Diintai Akhirnya Mantan Dirut PT Igas Ditangkap seusai Korupsi Rp 25 Miliar, Buron 8 Tahun

Saat ditanya presenter apa untungnya membatasi ruang gerak Habib Rizieq, Abdul Chair menduga ada kaitannya dengan Pemilihan Presiden yang lalu.

"Loh untungnya ini perspektif kepentingan politik tadi, ini tidak dapat dilepaskan dalam kepentingan Pilpres yang lalu," katanya.

Meski menduga ada kaitannya dengan Pilpres, Abdul Chair masih belum tahu mengapa Habib Rizieq dicekal meski perebutan kursi kekuasaan sudah selesai diselenggarakan.

"Nah sekarang Pilpres sudah selesai mengapa status Habib Rizieq ini tidak ada tanggung jawab negara? Satu setengah tahun lebih posisi Habib Rizieq dalam keadaan tidak bisa meninggalkan wilayah Arab Saudi," ujarnya.

Tonton videonya mulai menit ke-4:35:

(TribunWow.com/Anung Malik/Mariah Gipty)

Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Prof Musni Duga Pemerintah Sengaja Abaikan Habib Rizieq: Kisruh Masalah yang Harusnya Sudah Selesai