Breaking News:

Soal Alasan Jokowi Beli Grasi Annas Maamun, Desmond: Nah kalau Ini Tidak Logis, Tidak Layak

Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Desmond J Mahesa memertanyakan pemberian grasi kepada terpidana korupsi Annas Maamun.

Editor: Roifah Dzatu Azmah
dpr.go.id
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaedi Mahesa. 

Menurut Desmond, jika pemberian grasi tersebut karena alasan sakit, ia menyatakan pemerintah tidak sensitif dengan pemberantasan korupsi.

"Yang paling pasti bahwa, kalau ini diberikan sesuatu yang dengan tidak ada parameter yang jelas, sakit dan macam-macam, itu berarti pemerintah ini tidak sensitif dengan pemberantasan korupsi," lanjut Desmond.

Desmond melanjutkan, dirinya tidak masalah jika memang alasan pemberian grasi kepada Annas didasari karena kondisi kesehatannya, namun juga harus memenuhi syarat.

"Kalau alasan sakit dan memenuhi syarat, ya enggak masalah, grasi bisa lebih dari satu tahun. Kalau memang itu logis," ujar politisi Partai Gerindra itu.

Mantan Gubernur Riau Annas Maamun. TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
Mantan Gubernur Riau Annas Maamun. TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN)

Dalam kesempatan yang berbeda, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarif juga mempertanyakan dasar pemberian pengurangan hukuman (grasi) oleh Presiden Jokowi kepada terpidana korupsi Annas Maamun.

Annas Maamun sebelumnya divonis 6 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor dan diperberat menjadi 7 tahun di tingkat kasasi.

Mantan Gubernur Riau itu dipenjara atas kasus korupsi alih fungsi lahan.

Laode M Syarif mengatakan KPK sudah menerima surat pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), serta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Jokowi Angkat Bicara soal Berikan Grasi ke Terpidana Korupsi Annas Maamun: Sakit-sakitan Terus

Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif.
Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif. (Ilham Rian Pratama/Tribunnews.com)

Ia menyampaikan, isi dari surat pemberitahuan tersebut adalah memberitahukan adanya pemberian grasi oleh Presiden Jokowi, dan meminta KPK untuk melaksanakan keputusan tersebut.

"Kami sudah mendapatkan surat dari Kementerian Hukum dan HAM, sama Dirjen Lapas, bahwa ada grasi, dan meminta jaksa KPK untuk melaksanakan grasi tersebut," ujar Laode di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/11/2019).

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved