Minta Ahok Tagih Piutang Pertamina ke Pemerintah, Said Didu: Kan Katanya Orang Hebat

TRIBUNPAPUA.COM - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu meminta Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tak hanya diberi tugas soal bagaimana penerapan program B30.

B30 merupakan program pencampuran minyak sawit mentah (crude palm oils/CPO) sebanyak 30 persen ke bahan bakar minyak (BBM) jenis solar.

“Kalau Ahok diberi tugas disuruh bereskan B30, itu (B30) tugasnya kepala divisi. Dia kan katanya orang hebat, orang hebat harusnya kasih kerjaan yang berat,” ujar Said dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (19/12/2019).

• Nilai Ahok Cocok Jadi Komut Pertamina, Luhut: Karena di Situ Sumber Kekacauan

Said menyarankan, seharusnya Ahok diberi tugas untuk menjadi fasilitator antara Pertamina dan pemerintah.

Misalnya, dia harus datang menemui Presiden Joko Widodo dan menyatakan jangan lagi menugaskan Pertamina dengan tugas-tugas yang malah membebani kinerja keuangan perusahaan pelat merah itu.

“Tugasnya Ahok seharusnya datang ke presiden, bilang jangan lagi tugasin Pertamina yang malah membebani,” kata Said.

Selanjutnya, Ahok diminta datang menemui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

• Ahok Jadi Komisaris Utama, Bimbim Slank: Agar Pertamina Tak seperti di Dalam Lirik Lagu Slank Lagi

Menurut Said, Ahok harus berani menegaskan ke Luhut bahwa jangan ada lagi orang-orang yang mengintervensi investasi yang masuk ke Pertamina untuk pembangunan kilang.

Kemudian, Ahok juga perlu menemui Menteri ESDM Arifin Tasrif soal mekanisme pelelangan blok migas.

Menurut Said, dahulu Pertamina diberikan secara cuma-cuma untuk mengelola suatu blok migas yang telah habis masa kontraknya.

“Keempat, datang ke Menteri Keuangan (Sri Mulyani) minta bayar utang pemerintah ke Pertamina. Dia (Ahok) kan katanya orang hebat, kasih dong tugas itu, kalau B30 itu kerjaan ecek-ecek,” ucap dia.

• Sebut Ahok Punya Kelemahan dalam Komunikasi Politik, M Qodari: Kerja Saja, Enggak Usah Bicara

Per Mei 2019, pemerintah disebut memiliki utang ke Pertamina sebesar Rp 41,6 triliun.

Utang tersebut berasal dari kompensasi dari pemerintah ke Pertamina yang telah menjual harga BBM premium dan solar di bawah harga keekonomiannya.

Perintah Jokowi ke Ahok dan Dirut Pertamina

Presiden Joko Widodo meminta Pertamina untuk terus menurunkan impor minyak dan gas.

Permintaan ini disampaikan Jokowi saat bertemu dengan Dirut PT Pertamina Nicke Widyawati dan Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/12/2019) kemarin.

• Erick Thohir Jelaskan ke Najwa Shihab soal Penunjukan Ahok di BUMN: Tak Mungkin Cuma karena Dekat

Menurut Jokowi, impor migas harus dikurangi dalam rangka menyelesaikan masalah defisit neraca perdagangan.

"Saya ingin urusan yang berkaitan dengan defisit transaksi berjalan, defisit neraca perdagangan, kita bisa turunkan kalau impor migas bisa dikendalikan dengan baik," kata Jokowi di Jakarta, Selasa (10/12/2019).

"Intinya mereka menyanggupi," sambung Jokowi.

Jokowi juga mengungkapkan bahwa dirinya meminta Ahok dan Nicke untuk mengawal program biodiesel 30 (B30) sebagai bahan campuran BBM solar.

Program B30 ini akan diluncurkan pada awal tahun 2020.

"Penggunaan B30 yang dimulai Januari awal juga agar betul-betul dilaksanakan dan dikawal, sehingga bisa menurunkan impor minyak," kata dia.

• M Qodari Khawatirkan Candaan yang Dilontarkan Ahok: Yang Begini Ini Kelemahan Dia

Terakhir, Jokowi juga meminta Pertamina mampu meningkatkan lifting atau produksi minyak nasional.

Salah satunya dengan membangun kilang minyak sendiri.

"Juga pembangunan kilang minyak, harus, sudah 34 tahun enggak bisa bangun, kebangetan. Saya suruh kawal betul dan ikuti terus progresnya," kata dia.

Sebelumnya Nicke Widyawati yang didampingi Ahok mengaku membahas perkembangan industri energi dan petrokimia, salah satunya kesiapan biodiesel B30.

"Kita sampaikan di dalam mengenai kesiapan untuk penerapan B30. Jadi kita akan jalankan, semuanya sudah siap penerapan B30 di semua Terminal Bahan Bakar Minyak dan semua SPBU," kata Nicke usai pertemuan di Jakarta, Senin (9/12/2019).

Menurut Nicke, dirinya juga melaporkan tentang progres pembangunan kilang minyak dan sejumlah pabrik petrokimia.

• Sujiwo Tejo: Kalau Ingin Saya Netral ke Ahok, Tolong Jangan Terlalu Menyalahkan Anies

"Hal ketiga kami menerapkan digitalisasi SPBU. Kami akan menerapkan program itu agar bisa memonitor penyaluran BBM subsidi," ujar Nicke.

Sementara itu Ahok menyampaikan pesan Presiden Jokowi yakni memperbaiki industri petrokimia untuk memproduksi komoditas petrokimia sebagai subtitusi impor.

"Presiden ingin memperbaiki defisit neraca perdagangan kita. Kunci paling besar sektor petrokimia dan migas," sebut Ahok. Pemerintah menargetkan pembangunan industri petrokimia rampung dalam 3-4 tahun.

(Kompas.com/Akhdi Martin Pratama/Ihsanuddin)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Ahok Diminta Berani Tagih Piutang Pertamina ke Pemerintah dan Bertemu Ahok dan Dirut Pertamina, Ini Instruksi Jokowi