Soal Natuna, Dahnil Anzar: Pernyataan PKS Sarat dengan Modus 'Men-down Grade' Prabowo

TRIBUNPAPUA.COM - Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak angkat bicara soal sikap Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) terhadap Prabowo atas persoalan klaim China terhadap Perairan Natuna.

Menurut dia, PKS ingin menurunkan wibawa Menhan dengan menyebut Prabowo tidak tegas terhadap persoalan tersebut.

• PKS Kritik Sikap Prabowo Subianto dan Puji Menlu Retno soal Natuna: Tak Boleh Lembek

"Pernyataan PKS saya pahami sebagai pernyataan politik yang sarat dengan modus men-down grade Menhan," ucap Dahnil melalui akun Twitter resminya, seperti dikutip Kompas.com, Sabtu (4/1/2020).

"Abai dengan fakta bahwa sikap Menhan ya sama dengan seperti disampaikan Menlu sebagai otoritas diplomasi luar negeri."

Juru Bicara PKS Muhammad Kholid sebelumnya mengkritik sikap Menhan yang terkesan menganggap enteng masalah kedaulatan bangsa.

Hal itu menyusul pernyataan Prabowo saat menanggapi pertanyaan awak media ihwal dilewatinya Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di Perairan Natuna oleh tiga kapal asing di Kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jumat (3/1/2020).

• 600 Prajurit TNI Siaga Amankan Perairan Natuna, 5 Unit Kapal Perang Turut Diterjunkan

Saat itu, menurut dia, Prabowo menanggapi persoalan pelanggaran batas wilayah itu secara santai.

Tak sampai di sana, Prabowo juga menyatakan agar persoalan ini diselesaikan dengan baik lantaran China merupakan salah satu negara sahabat Indonesia.

Sementara itu, Dahnil menegaskan bahwa upaya damai yang dilakukan pemerintah bukan berarti tidak bersikap tegas dan inferior.

Pemerintah selalu mengedepankan prinsip diplomasi di dalam menyelesaikan setiap masalah.

• VIDEO Detik-detik Kapal China yang Masuk ke Laut Natuna Diusir KRI Tjiptadi-381

"Sesuai dengan prinsip diplomasi seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak, dan prinsip pertahanan kita yang defensif bukan ofensif," ucap dia. 

"Maka, penyelesaian masalah selalu mengedepankan upaya kedua prinsip di atas. Maka langkah-langkah damai harus selalu diprioritaskan."

Dalam rapat dengan Menkopolhukam sebelumnya, ia menambahkan, ada empat sikap dan langkah damai yang disepakati.

Pertama, China telah melanggar ZEEI dan Indonesia menolak klaim China terkait traditional fishing ground yang tidak memiliki landasan hukum.

• Susi Pudjiastuti Tak Menjabat, Kapal Ikan Asing Merajalela Masuk Perairan Natuna, Nelayan Terancam

Kedua, Indonesia juga menolak klaim atas penguasaan Laut Natuna Utara atas dasar Nine Dash Line.