Kritik Kunjungan Kerja Prabowo ke 7 Negara, PKS Ingatkan Pesan Jokowi

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengkritik kunjungan kerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang hingga saat ini tercatat sudah ke tujuh negara.

Kritik Kunjungan Kerja Prabowo ke 7 Negara, PKS Ingatkan Pesan Jokowi
KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. Mardani mengkritik kunjungan kerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang hingga saat ini tercatat sudah ke tujuh negara. 

TRIBUNPAPUA.COM - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengkritik kunjungan kerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang hingga saat ini tercatat sudah ke tujuh negara.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengingatkan mengenai pesan Presiden Joko Widodo yang sempat menyatakan bahwa kunjungan atau studi ke luar negeri juga bisa dilakukan melalui ponsel.

"Pak Jokowi saat 16 Agustus 2019 lalu mengingatkan agar meminimalkan kunjungan ke luar negeri," kata Mardani kepada wartawan, Jumat (17/1/2020).

"Bahkan secara demonstratif beliau menunjukkan via HP-nya, kunjungan luar negeri bisa melalui HP (ponsel). Dunia sudah terkoneksi."

Dahnil Anzar Beberkan Misi Prabowo yang Sudah Melawat ke 7 Negara sejak Jadi Menhan

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengikuti rapat di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/11/2019). Rapat bersama antara DPR dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) membahas rencana kerja Kemhan tahun 2020 beserta dukungan anggarannya.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengikuti rapat di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/11/2019). Rapat bersama antara DPR dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) membahas rencana kerja Kemhan tahun 2020 beserta dukungan anggarannya. (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Selain itu, kata dia, kunjungan kerja ke luar negeri mesti memiliki tujuan yang jelas.

Mardani berharap ada timbal balik yang setimpal dari kunjungan kerja Prabowo ke tujuh negara itu.

"Kunjungan ke luar negeri monggo saja dilakukan, tetapi mesti dipastikan return on investment-nya jauh lebih baik. Dan semua perlu disampaikan kepada publik secara transparan," ujar Mardani.

Mardani pun mengatakan, merupakan suatu kewajaran jika Prabowo mendapatkan sorotan dari publik soal kunjungan kerja yang dilakukan.

Dahnil Anzar Ungkap Alasan Prabowo Hati-hati soal Urusan Klaim China di Natuna

Sebab, menurut Mardani, hal tersebut berkaitan dengan kepentingan rakyat dan menggunakan anggaran yang bersumber dari rakyat.

"Semua pejabat publik mesti siap untuk mendapat pengawasan dari publik. Karena dana yang digunakan memang dana masyarakat," tuturnya.

Halaman
123
Editor: Astini Mega Sari
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved