Luhut Beri Tugas untuk Ahok soal Minyak: Mau Cepat Saja

TRIBUNPAPUA.COM - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama kerap disapa Ahok beberapa waktu lalu menghadiri rapat koordinasi (rakor) mengenai lifting minyak dan gas (migas).

Apa saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut?

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, ingin memacu kinerja migas agar segera bisa memproduksi energi minyak sebesar 1 juta barrel per hari (BPOD) pada 2025 dari target sebelumnya 2030.

• Sindir Pertamina yang Hanya Beri Rp 8 M untuk Bantu Riset Bioetanol, Jokowi: Bukan Bantuan Itu

Hal tersebut menjadi tanggung jawab Ahok sebagai pengawas dari perusahaan tersebut untuk dapat memastikan agar lifting minyak 1 juta BPOD tercapai.

"Kita mau target 1 juta barel itu tahunnya dipercepat. Mereka bilang 2030, saya minta 2025," kata Luhut di Jakarta, Jumat (31/1/2020).

"Mau cepat saja, kan bagus nih ngurangi impor energi."

Luhut memastikan, energi minyak dalam negeri mampu menghasilkan 1,7 miliar BPOD, apabila pengerjaan pengeboran sumur di hulu migas oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dibantu oleh SKK Migas dapat terwujud.

• Ahok Kini Rangkap Jabatan di Pertamina, Ini Posisi Terbarunya Selain Komisaris Utama

Untuk mempercepat lifting minyak, maka akan ada pertemuan kembali membahas hal tersebut.

"Senin (3/2/2020), Pak Purbaya pak Buyung dengan SKK Migas bakal bicara teknis. Kan ada 23 sumur yang bisa dikerjakan untuk ditingkatkan," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, sang Komisaris Utama Pertamina, Ahok enggan berbicara detail apa langkah-langkah yang harus dilakukan agar mampu mencapai produksi minyak 1 juta BPOD.

"Tanya Pak Direktur (SKK Migas) saja. Kita hanya membahas peningkatan minyak saja, hambatannya apa, itu mau kita selesaikan," ujarnya.

• Nilai Ahok Cocok Jadi Komut Pertamina, Luhut: Karena di Situ Sumber Kekacauan

Sebelumnya, Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto menyebut, jika perizinan menjadi penghambat molornya target pencapaian 1 juta BPOD.

Oleh sebab itu, melengkapi kerja keras SKK Migas di awal tahun 2020, resmi membuka layanan One Door Service Policy (ODSP).

Melalui ODSP seluruh layanan proses perizinan KKKS dilaksanakan dalam satu pintu dan proses yang lebih cepat.

“Hingga saat ini tidak ada satu kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi yang hanya memerlukan satu izin atau melibatkan satu instansi," katanya beberapa waktu lalu saat meluncurkan program tersebut.

"Setiap kegiatan akan membutuhkan beberapa perizinan dari berbagai instansi."

• Minta Ahok Tagih Piutang Pertamina ke Pemerintah, Said Didu: Kan Katanya Orang Hebat

"Dengan dukungan aktif SKK Migas, maka kita yakin tidak ada lagi kendala perizinan di hulu migas serta perizinan dapat diselesaikan lebih cepat."

Layanan ODSP diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata dan optimal bagi upaya mendukung pemerintah meningkatkan iklim investasi di sektor hulu migas agar mampu bersaing dengan negara-negara lain.

Antara lain, Malaysia, Thailand dan Vietnam, maupun belahan dunia lainnya, mengingat investasi hulu migas adalah investasi lintas negara.

(Kompas.com/Ade Miranti Karunia)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Soal Minyak, Luhut Beri Tugas Ahok Ini