Ide Andre Rosiade Ungkap Aksi PSK di Padang Berujung Kecaman hingga Buat Gerindra Minta Maaf

TRIBUNPAPUA.COM - Anggota DPR Andre Rosiade ramai diperbincangkan setelah aksinya terlibat dalam penggerebekan pekerja seks komersial (PSK) di Padang, Sumatera Barat, pada 26 Januari 2020 jadi sorotan.

Kabar yang beredar, penggerebekan PSK itu merupakan skenario yang sengaja disusun Andre.

Andre mengunggah aksi penggerebekan itu di akun Instagram miliknya pada 27 Januari 2020.

• Fakta soal Penggerebekan PSK di Padang, Ada Nama Andre Rosiade di Kuitansi Pemesan

Aksi politikus Partai Gerindra dikritik berbagai pihak. Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) menilai Andre telah melampaui kewenangan sebagai anggota legislatif, sementara Komisi Nasional (Komnas) Perempuan menyebut tindakan Andre tidak manusiawi.

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR pun menyatakan akan segera menggelar rapat dan tak menutup kemungkinan memeriksa Andre, meski tanpa aduan masyarakat.

Formappi pertanyakan kewenangan Andre

Peneliti Formappi Lucius Karus menilai, Andre telah bertindak seperti aparat penegak hukum.

Lucius dapat memahami alasan Andre yang berupaya menyerap aspirasi konstituen di dapil.

Namun, lanjut Lucius, Andre tidak bisa bertindak sembarangan karena anggota dewan terikat pada Undang-Undang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3).

"Alih-alih berkoordinasi dengan pihak terkait atau membawa persoalan itu ke DPR untuk dicarikan solusinya, Andre malah bertindak seolah-olah sebagai aparat penegak hukum," kata Lucius, Kamis (6/2/2020).

Lucius mengatakan, semestinya Andre bisa membawa persoalan prostitusi online itu untuk dibahas di DPR untuk kemudian dirumuskan dalam undang-undang atau kebijakan nasional.

"Selain berkoordinasi, aspirasi yang disampaikan warga juga bisa dibawa DPR ke parlemen untuk dibicarakan bersama-sama oleh DPR sebagai lembaga hingga menemukan solusi yang tepat untuk mengatasinya," ujar Lucius.

• Kapolri Diminta Pihak yang Terlibat Penjebakan PSK untuk Diperiksa, Termasuk Andre Rosiade

"Karena sangat mungkin aspirasi serupa juga datang dari daerah lain, maka sangat mungkin DPR bisa mengusulkan kebijakan secara nasional untuk mengatasi persoalan prostitusi online tersebut," imbuh dia.

"Anggota DPR memang harus memperjuangkan kepentingan rakyat tetapi perjuangan itu tak bisa dilakukan dengan melawan hukum atau dengan main hakim sendiri. Tindakan main hakim sendiri atau melawan hukum justru jadi contoh buruk jika dilakukan oleh anggota DPR," ujarnya.

Komnas perempuan mengecam tindakan Andre