Tegaskan Jokowi Tak Pernah Putuskan Longgarkan PSBB, Ali Ngabalin: Saya Harus Klarifikasi

TRIBUNPAPUA.COM - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Ngabalin menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak pernah memutuskan adanya kelonggaran PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar).

Hal itu diungkapkan Ali Ngabalin di acara Indonesia Lawyers Club (ILC) pada Selasa (20/5/2020).

Ali Ngabalin menjelaskan bahwa Jokowi selama ini selalu melakukan rapat terbatas dengan para kepala daerah.

"Dalam setiap ratas bapak Presiden selalu mengajak beliau-beliau bicara para gubernur, para wali kota, bupati, di seluruh Indonesia, para ahli," ujar Ali Ngabalin.

Lalu ia menjelaskan bahwa Jokowi tidak pernah memutuskan untuk melakukan pelonggaran PSBB.

"Karena itulah maka saya dalam sesi yang terakhir ini di poin kedua, saya ingin mengatakan bahwa sampai dengan hari ini, sampai dengan malam ini."

"Sampai saat ini belum ada satu keputusan pemerintah sedikitpun terkait dengan keputusan pelonggaran dalam melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar," ujar Ali Ngabalin.

Ali Ngabalin lantas meminta masyarakat agar bisa sabar terkait kebijakan pemerintah.

Ia meyakinkan pemerintah bekerja sesuai tahapan.

• Minta Pandemi Corona Tak Dijadikan Panggung Politik, Ali Ngabalin: Pemilu Sudah Selesai, Move On

"Saya kira ini poin yang sangat penting yang saya harus klarifikasi dan sampaikan dan publik."

"Bahwa mari kita menahan diri sedikit bahwa pemerintah tentu saja sebagai seorang kepala negara, sebagai presiden, Beliau memikirkan kemungkinan-kemungkinan kalau ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan," ujar Ali Ngabalin,

Selain itu, ia juga meminta masyarakat agar optimis dalam mengatasi masalah Virus Corona.

"Tadi Babe (Ridwan Saidi) sangat membantu sekali bahwa kita mesti optimis dan sebagai presiden dan sebagai kepala negara yang memimpin seluruh rakyat Indonesia, berpikir terhadap kemungkinan-kemungkinan yang lain bagaimana untuk bisa mengantisipasi," ujarnya.

Lihat videonya mulai menit ke-8:00:

Anies Minta Pemerintah Konsisten