Mardani Soroti Survei Kepuasan Publik terkait Penanganan Corona: Kesan Ragu dan Abai Sangat Kuat

TRIBUNPAPUA.COM - Politisi PKS mardani Ali Sera menyoroti survei kepuasan terhadap kinerja pemerintah dalam menangani Virus Corona.

Diketahui, lembaga survei Indobarometer mencatat ada 53,8 persen respondes yang tak puas terhadap cara pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menangani Covid-19.

Menurutnya, publik memang menangkap kesan ragu-ragu yang ditampilkan pemerintah.

"Publik itu benar. Kesan ragu dan abai terhadap fakta (di lapangan) sangat kuat ditangkap oleh publik," ujar Mardani, ketika dihubungi Tribunnews.com, Rabu (27/5/2020).

Anggota Komisi II DPR RI tersebut pun meminta agar pemerintah menjadikan hasil survei Indo Barometer sebagai evaluasi.

Akan lebih baik, kata Mardani, apabila pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 melibatkan pakar-pakar di bidangnya.

• Penambahan Kasus Corona di Indonesia Kembali Meningkat setelah Sempat Menurun, Ini Kata Pakar

"Jadikan suara publik ini pecut bagi pemerintah untuk bekerja lebih sistematis. Libatkan pakar dibidangnya, kemudian harus ada rantai komando yang jelas dari pusat hingga level RT dan RW," ungkap Mardani.

Sebelumnya diberitakan, lembaga survei Indo Barometer bersama Puslitbangdiklat RRI melakukan survei jurnalisme presisi terkait pengangguran dan kemiskinan selama pandemi virus corona (Covid-19).

Dari hasil survei yang dilakukan 12-18 Mei 2020 yang melibatkan 400 responden, mencatat 53,8 persen publik tidak puas dengan penganangan Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Survei ini menemukan bahwa sebagian besar responden (53.8 persen) menilai bahwa kebijakan penanganan masalah wabah Covid-19 oleh pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin tidak puas. Sementara responden yang menyatakan puas (45,9 persen)," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari melalui keterangan tertulis yang diterima Tribunnews, Selasa (26/5/2020).

"Sisanya menjawab tidak tahu/tidak jawab sebesar (0.3 persen)," tambahnya.

Adapun, lima alasan tertinggi responden menjawab tidak puas terhadap kerja pemerintah Jokowi-Ma'ruf.

• Wuhan Tes Hampir 7 Juta Orang dalam 12 Hari demi Cegah Gelombang Kedua Virus Corona

Sebanyak 17,3 persen responden menilai kebijakan Jokowi tidak konsisten. Sedangkan, 10,7 persen menilai lambat dalam mendistribusikan bantuan sosial (bansos).

Lalu, 10,1 persen menyebut data penerima bantuan tidak akurat dan penanganan secara umum lambat serta 8,9 persen menilai kebijakan presiden dan pembantunya sering berbeda.

Sementara, para responden yang puas berpegangan dalam alasan penanganan PSBB sudah cukup baik (31,1 persen), penanganan cepat tanggap (19,2 persen), mulai banyak yang sembuh (10,6 persen), kebijakan PSBB sudah tepat (9,3 persen) dan terlihat kerja nyata (6 persen).