Bupati Intan Jaya Ungkap Sumber Dana KKB di Papua untuk Beli Senpi: Kalau Tidak Diberi akan Diancam
Bupati Kabupaten Intan Jaya, Natalis Tabuni, menyebut penyaluran dana desa ke daerah-daerah sangat riskan.
TRIBUNPAPUA.COM - Bupati Kabupaten Intan Jaya, Natalis Tabuni, menyebut penyaluran dana desa ke daerah-daerah sangat riskan.
Pasalnya, dalam penggunaannya kerap disalahgunakan.
Di wilayahnya Kabupaten Intan Jaya, dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat ternyata malah digunakan buat beli senjata api oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
Natalis Tabuni mengungkapkan modus KKB untuk mendapatkan dana desa tersebut, lalu disalahgunakan peruntukkannya.
Menurut Natalis, KKB kerap meminta sebagian dari dana desa untuk dipakai membeli senpi.
Baca juga: 1 Anggota KKB Tewas dan 2 Diamankan saat Markasnya Digerebek TNI-Polri di Distrik Sugapa, Intan Jaya
Kelompok bersenjata tersebut tak segan-segan mengancam kepala kampung atau sekretaris kampung untuk mendapatkan sebagian dana desa itu.
Menurut dia, KKB kerap memanfaatkan situasi tersebut karena selama ini pemerintah daerah tak memiliki kewenangan untuk melakukan kontrol terhadap dana tersebut.
Tapi akibatnya sangat fatal. Karena sebab itu, KKB dapat dengan mudah mendapatkan atau membeli senjata api menggunakan uang dari program dana desa tersebut.
“Jadi, setelah pencairan dana desa, mereka (KKB) sudah tahu dan menunggu di perkampungan. Ketika dalam perjalanan bertemu dengan mereka (perangkat desa), di situlah mereka meminta sebagian dana desa," kata Natalis di Jayapura, pada Rabu (4/11/2020).
"Kalau tidak diberikan akan diancam. KKB berani karena mereka memegang senjata. Inilah yang terjadi."
Baca juga: Polisi Sebut Oknum Brimob yang Diduga Jual Senjata ke KKB akan Dijerat Pidana Umum: Tak Bisa Ditawar
Karena itu, Natalis Tabuni mengatakan, agar ke depannya dana desa dapat dikontrol oleh pemerintah daerah agar tidak ada dana yang disalahgunakan.
Selain itu, Natalis juga mengingatkan agar pengawasan terkait peredaran senjata api di Kabupaten Intan Jaya juga perlu ditingkatkan.
Menurutnya, jika peredaran senjata api di Intan Jaya diperketat, maka sekali pun KKB memiliki uang tidak akan bisa membeli senjata api karena barangnya tidak ada di pasaran.
“Pengelolaan dana desa perlu dievaluasi oleh pemerintah pusat, di samping itu juga kita pertegas pengawasan peredaran senjata masuk ke Intan Jaya," ucap Natalis.
"Jadi, walaupun orang memiliki uang yang cukup banyak, tapi kalau tidak ada yang menyediakan senjata pasti tidak akan dibeli."
Baca juga: Oknum Brimob Terlibat Penyelundupan Senjata ke KKB Papua, Polri Selidiki Siapa yang Mengendalikan