Breaking News:

Anggota DPRD Kritik Bupati Yahukimo yang Lantik 517 Kepala Kampung: Ilegal Tak Ada Dasar Hukumnya

Fraksi Partai Nasdem DPRD menyoroti langkah Bupati Yahukimo, Abock Busup, yang melantik 517 kepala kampung/desa di Distrik Dekai.

(KOMPAS.COM/DHIAS SUWANDI)
Bupati Yahukimo, Abock Busup 

TRIBUNPAPUA.COM - Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) DPRD Yahukimo menyoroti langkah Bupati Yahukimo, Abock Busup, yang melantik 517 kepala kampung/desa di Distrik Dekai pada Kamis (25/3/2021).

Farksi Nasdem DPRD Yahukimo menyebut tindakan tersebut adalah ilegal.

"Kami melihat pelantikan yang dilakukan oleh bupati aktif Abock Busup kemarin adalah ilegal, itu benar-benar tidak ada dasar hukumnya," kata Ketua Fraksi Nasdem DPRD Yahukimo, Eli Pahabol, di Jayapura, Jumat (26/3/2021).

Eli yang didampingi duq anggota fraksinya, Yafet Saram dan Yance Ilintamon, menuturkan, masa jabatan 517 kepala kampung yang diganti belum habis.

Baca juga: DPRD Keluhkan Bupati Yahukimo yang Tak Ngantor 6 Bulan, Sekda Beri Penjelasan: Bukan Sengaja

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur bahwa masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun (boleh dipilih kembali 1 kali masa jabatan selanjutnya), ke-517 kepala kampung seharusnya mengakhiri tugas pada 22 dan 31 April 2021.

Selain itu, Eli melihat pelantikan tersebut tidak elok dilakukan Abock Busup karena masa jabatannya akan berakhir pada 15 April 2021.

Iya pun khawatir pelantikan tersebut bisa menimbulkan gesekan di tengah masyarakat.

"Tetap ada konflik dan itu sangat tidak boleh dan kita yang memahami aturan tetap memberikan pembinaan politik aturan kepada masyarakat, jangan kita jadi pelaku bagi masyarakat kita," kata Eli.

Sementara, Bupati Yahukimo, Abock Busup saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon menegaskan bila pelantikan 517 kepala kampung yang ia lakukan sudah sesuai prosedur.

Baca juga: Terungkap Pelaku Pembunuh Staf KPU Yahukimo, Ternyata Mantan Prajurit TNI yang Jual Amunisi ke KKB

"Jadi itu berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pemendagri Nomor 72, jadi pelantikan kepala kampung ini bukan baru direncanakan, sudah dari tahun kemarin, sudah ada izin untuk melaksanakan pemilihan kepala desa pada 2020," kata dia.

Halaman
12
Editor: Astini Mega Sari
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved