Stanis Kasibdin Pimpin Kadin Kabupaten Pegunungan Bintang Papua, Ini Harapannya
Stanis Kasibdin terpilih sebagi ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua.
Penulis: Musa Abubar | Editor: Roifah Dzatu Azmah
Laporan Wartawan Tribun-Papua, Musa Abubar
TRIBUN-PAPUA.COM - Stanis Kasibdin terpilih sebagi ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua.
Stanis terpilih dalam musyawarah yang digelar oleh pengurus sementara Kadin Provinsi Papua di Jayapura, pada Sabtu (24/4/2021).
Ketua terpilih Kadin Kabupaten Pegunungan Bintang, Stanis Kasibdin kepada Tribun-Papua di Jayapura, Senin (26/4/2021) menjelaskan sesuai dengan prosedur Kamar Dagang dan Industri (Kadin) sehingga apa yang diprogramkan, apa yang dilakukan oleh Kadin akan dilakukan sesuai dengan prosedur itu di Kabupaten Pegunungan Bintang.
Baca juga: Sekda Harap DPR Papua Bersinergi dengan OPD Bangun Infrastruktur
Dia mengatakan, pengurus yang datang mengikuti musyawarah akan masuk dan menjadi pengurus Kadin Kabupaten Pegunungan Bintang.
"Besar dan harapan kami dari karateker pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Papua, yang telah di SK kan oleh Kadin Indonesia, kami sudah melakukan musyawarah kabupaten yang keenam dari 28 kabupaten yang harus melakukan musyawarah kabupaten," kata Wakil Ketua Umum sementara Kadin Papua Max Krey.
Menurut dia, yang mana musyawarah ini harus dilakukan sampai dengan memenuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, syarat untuk melakukan musyawarah Kadin Provinsi Papua.
"Harapan kami sebenarnya pemerintah daerah Kabupaten Pegunungan Bintang harus melihat Kadin sebagai mitra kerja daripada pemerintah untuk sama-sama mereka melakukan perubahan ekonomi dan pembangunan di Kabupaten Pegunungan Bintang," ujarnya.
Lanjut dia, sehingga Kadin tidak dilihat sebelah mata oleh pemerintah daerah di Kabupaten Pegunungan Bintang maupun Kadin yang lain.
Baca juga: Ikut Berduka Cita atas Gugurnya Kabinda Papua, Jokowi: Tak Ada Tempat untuk KKB di Indonesia
"Kita di Kadin ini kan punya undang-undang dan keputusan presiden yang merupakan keputusan yang wajib hukumnya pemerintah harus menggandeng Kadin, dalam semua perencanaan pembangunan yang disampaikan di kabupaten masing-masing," katanya.
Dia menyebutkan, khusus untuk Kabupaten Pegunungan Bintang, itu menjadi harapan Kadin Papua.
"Kalau kita totalkan, dari dua yang sudah ada dua kabupaten yang definitif yaitu Kabupaten Waropen dan Kabupaten Mimika," ujarnya.
Menurutnya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Biak Numfor, Kepulauan Yapen, Supiori dan kabupaten Sarmi yang sudah melantik pengurus Kadinnya.
"Sudah sekitar tujuh kabupaten yang sudah melantik pengurusnya, kita berharap dalam satu bulan waktu yang diberikan kepada Kadin Papua untuk melaksanakannya, makanya kalau dalam waktu satu bulan itu kita sudah bisa dapat 20 kabupaten maka kita sudah bisa melaksanakan musyawarah provinsi," katanya.
"Jadi mungkin tinggal 11 kabupaten lagi yang harus kita kejar sampai satu bulan kedepan," tambah dia.
Berita lain tentang Papua
(*)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/papua/foto/bank/originals/suasana-musyawarah-pemilihan-kadin-pegunungan-bintang.jpg)