Breaking News:

KKB Papua

Sayangkan Pernyataan Ketua MPR terkait KKB, Amnesty: Berpotensi Dorong Eskalasi Kekerasan di Papua

Amnesty International Indonesia menilai pernyataan Ketua MPR terkait KKB di Papua berpotensi mendorong eskalasi kekerasan di Papua dan Papua Barat.

Tribunnews.com/ Fransiskus Adhiyuda
Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid (tengah) 

TRIBUN-PAPUA.COM - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai pernyataan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia Bambang Soesatyo terkait kelompok bersenjata (KKB) di Papua berpotensi mendorong eskalasi kekerasan di Papua dan Papua Barat.

Menurut Usman hak asasi manusia (HAM) merupakan kewajiban konstitusi sehingga harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan negara.

Mengesampingkan HAM, kata Usman, bukan hanya melawan hukum internasional, tetapi juga inkonstitusional.

“Kami sangat menyayangkan pernyataan Ketua MPR RI yang mengesampingkan hak asasi manusia. Pernyataan itu berpotensi mendorong eskalasi kekerasan di Papua dan Papua Barat," kata Usman kepada Tribunnews.com pada Senin (26/4/2021).

Usman mengatakan Amnesty International Indonesia mengutuk pembunuhan terhadap Kepala BIN Daerah Papua pada Minggu (25/4/2021) lalu.

Baca juga: Kabinda Papua Gugur Beoga, Ketua MPR: Saya Minta Aparat Turunkan Kekuatan Penuh Tumpas KKB

Kejadian tersebut, kata Usman, harus dijadikan yang terakhir dan tidak boleh dijadikan pembenaran untuk memperluas pendekatan keamanan yang selama ini terbukti tidak efektif untuk menyelesaikan masalah di Papua.

Cara yang tidak efektif tersebut, kata Usman, hanya melanggengkan siklus kekerasan yang dapat mengorbankan warga masyarakat dan juga aparat negara.

Ia menegaskan hak asasi manusia selalu bicara tentang keselamatan semua.

“Kami mengutuk pembunuhan di luar hukum terhadap Kepala BIN Daerah Papua. Dan kami mendesak negara untuk menegakkan prinsip negara hukum dan hak asasi manusia dengan menemukan dan mengadili pelaku pembunuhan di luar hukum di sana," kata Usman.

Menurut Usman negara harus belajar dari pengalaman Aceh dengan mengevaluasi pendekatan keamanan di Papua.

Baca juga: Sebut Konflik Papua Tak Membaik dalam 10 Tahun Terakhir, Anggota DPR Fraksi PKS: Negara Gagal Hadir

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved