KKB Papua

Sebut Konflik Papua Tak Membaik dalam 10 Tahun Terakhir, Anggota DPR Fraksi PKS: Negara Gagal Hadir

Anggota Komisi I DPR RI itu kemudian menyampaikan bahwa konflik Papua semakin banyak menimbulkan korban jiwa dan kerugian materil.

fraksidpr.pks.id
Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta. 

TRIBUN-PAPUA.COM - Anggota Fraksi PKS DPR RI Sukamta mewakili Fraksi PKS DPR RI menyatakan turut berduka cita atas gugurnya Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha.

Kabinda Papua itu gugur dalam kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB).

“Saya secara pribadi dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI, turut berduka cita atas meninggalnya Kabinda Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha Karya gugur setelah terlibat kontak tembak dengan KKB. Semoga diberikan balasan terbaik oleh Tuhan dan keluarga diberikan kesabaran," ujar Sukamta, kepada wartawan, Senin (26/4/2021).

Anggota Komisi I DPR RI itu kemudian menyampaikan bahwa konflik Papua semakin banyak menimbulkan korban jiwa dan kerugian materil.

Dimana ratusan nyawa telah melayang sia-sia, kerugian mencapai triliunan rupiah akibat konflik berkepanjangan ini.

Baca juga: Sebut Operasi Keamanan di Papua Perlu Dievaluasi, Moeldoko: Harus Ada Perubahan dan Pembenahan

Brigjen TNI Gusti Putu Danny Nugraha gugur saat melakukan kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua, Minggu (25/4/2021)
Brigjen TNI Gusti Putu Danny Nugraha gugur saat melakukan kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua, Minggu (25/4/2021) (Tribunnews.com/Kompas TV)

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini kemudian menyebutkan bahwa otonomi khusus sudah berjalan hampir 20 tahun tetapi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua masih tertinggal dari daerah lain, padahal sudah puluhan triliun anggaran disalurkan.

“Lagi-lagi kami harus menyampaikan bahwa negara gagal hadir di tanah Papua. Selama 10 tahun terakhir konflik bukan semakin membaik namun semakin memburuk," kata dia.

"Klaim sepihak pemerintah tentang keberhasilan otonomi khusus nyatanya tak membuat gerakan-gerakan makar di Papua berhenti."

Lantas, Sukamta memberikan dua rekomendasi utama terkait dengan permasalahan Papua.

“Pertama, Pemerintah harus melakukan pendekatan keamanan yang tegas, terukur menumpas habis KKB," kata Sukamta.

"Berikan keamanan kepada masyarakat Papua. Jangan setengah-setengah dalam memberantas KKB ini. Kedua, pendekatan komprehensif dan tepat sasaran. Pendekatan pemerintah dalam konflik Papua belum menyentuh akar masalah Papua."

"Akar masalah Papua itu antara lain diskriminasi dan rasialisme, pembangunan di Papua yang belum mengangkat kesejahteraan orang asli Papua, pelanggaran HAM serta soal status dan sejarah politik Papua," jelas Sukamta.

Baca juga: Ikut Berduka Cita atas Gugurnya Kabinda Papua, Jokowi: Tak Ada Tempat untuk KKB di Indonesia

Oleh sebab itu, legislator dapil Yogyakarta ini mendesak pemerintah untuk segera menyatukan berbagai desk Papua di berbagai kementerian dalam satu koordinasi di bawah Presiden secara langsung atau bahkan membuat kementerian khusus Papua dan Indonesia Timur.

Hal ini, kata dia, perlu segera dilakukan agar koordinasi penanganan Papua bisa dilakukan secara lebih komprehensif.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved