Breaking News:

KKB Papua

Gubernur Papua Minta Pemerintah Konsultasi dengan PBB soal Label Teroris KKB, Ini Alasannya

Pemerintah pusat telah resmi menetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebagai organisasi teroris pada Kamis (29/4/2021).

Editor: Astini Mega Sari
(kontributor Tribunnews.com, B Ambarita)
Gubernur Papua Lukas Enembe 

TRIBUN-PAPUA.COM - Pemerintah pusat telah resmi menetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebagai organisasi teroris pada Kamis (29/4/2021).

Merespons hal tersebut, Gubernur Papua, Lukas Enembe telah mengeluarkan tanggapan tertulis yang disebar melalui Juru Bicara Gubernur Papua, Muhammad Rifai Darus.

Lukas Enembe menyampaikan tujuh poin penting dalam pernyataan tersebut, satu di antaranya ia meminta pemerintah pusat mengkaji kembali pelabelan teroris bagi KKB.

Ia juga meminta pemerintah pusat untuk tidak sendirian dalam menentukan KKB sebagai organisasi teroris.

Baca juga: Kecewa KKB Dilabeli Teroris, Komnas HAM: KKB Itu Sesuatu yang Tidak Jelas, Itu Bukan Organisasi

"Pemerintah Provinsi Papua meminta kepada pemerintah pusat dan DPR RI agar melakukan pengkajian kembali menyoal penyematan label terhadap KKB sebagai teroris. Kami berpendapat bahwa pengkajian tersebut harus bersifat komprehensif dengan memperhatikan dampak sosial, dampak ekonomi dan dampak hukum terhadap warga Papua secara umum," ujar Lukas, Kamis (29/4/2021).

"Pemerintah Provinsi Papua juga berpendapat bahwa pemerintah pusat sebaiknya melakukan komunikasi dan konsultasi bersama Dewan Keamanan PBB terkait pemberian status teroris terhadap KKB," kata Enembe.

Berikut tujuh poin pernyataan Gubernur Papua Lukas Enembe:

1. Terorisme adalah konsep yang selalu diperdebatkan dalam ruang lingkup hukum dan politik, dengan demikian penetapan KKB sebagai kelompok teroris perlu untuk ditinjau dengan seksama dan memastikan obyektifitas negara dalam pemberian status tersebut.

2. Pemerintah Provinsi Papua sepakat bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai bagian dari KKB adalah perbuatan yang meresahkan, melanggar hukum serta menciderai prinsip-prinsip dasar HAM.

3. Pemerintah Provinsi Papua meminta kepada pemerintah pusat dan DPR RI agar melakukan pengkajian kembali menyoal penyematan label terhadap KKB sebagai teroris. Kami berpendapat bahwa pengkajian tersebut harus bersifat komprehensif dengan memperhatikan dampak sosial, dampak ekonomi dan dampak hukum terhadap warga Papua secara umum.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved