Jaringan Internet di Jayapura Belum Pulih, AJI Jayapura Surat Diskominfo dan Telkom: Kita Dirugikan

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Safwan Ashari Raharusun

TRIBUN-PAPUA.COM - Sudah 9 hari, jaringan internet di Jayapura, Papua, mengalami gangguan.

Hal itu mengakibatkan banyak kegiatan masyarakat terganggu, termasuk kinerja jurnalistik.

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jayapura, Lucky Ireeuw mengatakan kinerja jurnalistik sangat bergantung dengan jaringan telekomunikasi.

"Dalam tugas-tugas jurnalistik seperti memverifikasi data, menghubungi narasumber bahkan mengirim berita semuanya bergantung pada jaringan," ujar Lucky, kepada Tribun-Papua.com, Sabtu (8/5/2021).

Kondisi di Jayapura, kata Lucky, membuat para jurnalis kesulitan menyajikan berita.

Baca juga: Soal Gangguan Internet di Jayapura Papua, Anggota DPR: Kesigapan Pemerintah Sangat Lemah Atasi Ini

"AJI Jayapura sendiri kita sudah menyurati Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) serta Telkom," ucapnya.

"Saat ini masyarakat sebenarnya punya hak untuk mengakses informasi, namun malah terpangkas karena jaringan yang tidak maksimal."

Apalagi, kata Lucky saat ini ada sejumlah agenda besar di Papua termasuk rapat dengan pendapat soal Otonomi Khusus (Otsus).

"Ini kan tidak bisa kita cover informasi dengan maksimal dan publik juga tidak mendapatkan berita yang menyeluruh," tutur Lucky.

Bahkan, sejumlah media cetak harus terpaksa menurunkan jumlah halaman.

Baca juga: Telkom Terjunkan Satgas untuk Jaga Jaringan Internet saat Pelaksanaan PON Papua

"Sementara teman-teman di media online pun sangat sulit untuk mengupload berita," ucap Lucky.

"Bahkan ada teman-teman yang terpaksa harus mengirimkan tulisannya lewat SMS padahal itu sangat tidak efektif sebab hanya 160 karakter saja."

Ia juga mendesak pihak terkait untuk mengatasi masalah ini agar tidak berlarut-larut dan menyebabkan dampak yang lebih besar.

"Jadi kita sudah mendesak pihak pemerintah dan Telkom untuk segera mengatasi hal ini, karena ini dampaknya sangat besar. Mereka harus segera mengatasinya sebab kalau berlarut-larut maka menghambat hak publik untuk mendapatkan informasi."