PAPUA TERKINI
Jubir Gubernur Papua Rivai Darus, Penunjukkan Plh Gubernur Papua Tak Lalui Prosedur
Jubir Gubenur Papua, Rivai Darus menegaskan bahwa jabatan Gubernur Papua masih dijabat oleh Lukas Enembe.
Penulis: Aldi Bimantara | Editor: Roy Ratumakin
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Aldi Bimantara
TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Lukas Enembe tegaskan masih menjabat sebagai Gubernur Provinsi Papua.
Hal ini ditegaskan juru bicara Gubernur Papua, Rivai Darus di mainhall Kantor Gubernur Provinsi Papua Jumat (25/6/2021).
“Diinformasikan kepada publik terkait kesehatan Lukas Enembe yang semakin membaik di Singapura, dan direncakan akan kembali ke tanah air pada awal Juli 2021,” kata Rivai.
Baca juga: BREAKING NEWS: Gunakan Gergaji Besi, Satpol PP Buka Paksa Pintu Kerja Sekda Papua
Selain itu, kata Rivai, Gubernur Papua Lukas Enembe berpesan kepada seluruh pejabat di Pemerintahan Provinsi Papua, agar mengutamakan integritas dalam menjalankan pekerjaan.
“Gubenrur Lukas menekankan bahwa koordinasi yang sistematis, perlu dimaksimalkan di setiap level pejabat di Pemprov Papua,” ujarnya.
Dikatakan, Gubernur Papua Lukas Enembe kembali mengingatkan agar publik dan para elit di Papua, untuk tidak gaduh membahas pengisian kursi Wakil Gubernur Papua.
“Gubernur Lukas meminta agar semua pihak menghormati adat yang berlaku, hingga 40 hari masa duka almarhum Klemen Tinal terlewati,” katanya.
Baca juga: BREAKING NEWS : Setelah Bubarkan Massa Demo, Polisi Masih Jaga di Halaman Kantor Gubernur Papua
Ia juga meminta kepada rakyat Papua untuk selalu taat terhadap protokol kesehatan di masa pandemi covid-19, terlebih adanya indikasi varian baru covid-19 Delta atau Gen B1617 yang telah masuk ke Papua.
“Intinya, hingga hari ini Lukas Enembe masih aktif sebagai Kepala Daerah Provinsi Papua,” tegas Rivai.
Kata Rivai, Gubernur Lukas sangat menyayangkan adanya surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Dirjen OTDA keluaran 24 Juni 2021 yang menyatakan penunjukkan Plh Gubernur Papua.
“Melalui keterangan resmi itu, pak Lukas melihat adanya indikasi malladministrasi yang terjadi, sebab penunjukkan tersebut tidak melalui prosedur,” katanya. (*)
