Breaking News:

PENDIDIKAN

Ombudsman Dorong Pemkot Jayapura Cari Solusi Penerimaan Siswa dengan Sistem Zonasi

Iwanggin lalu berkomunikasi dengan Wakil Wali Kota Jayapura, Rustam Saru, guna mecari solusi terbaik. Rapat dengan otoritas terkait digelar besok.

Tribun-Papua.com/Istimewa
Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Papua, Iwanggin Sabar Olif 

Laporan wartawan Tribun-Papua.com, Hendrik R Rewapatara 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Papua, Iwangging Sabar Olif meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura segera memberikan solusi terbaik atas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara online, berbasis jarak tinggal.

Solusi dimaksud, menyusul tidak lulusnya beberapa calon siswa saat menjalani test melalui sistem yang disiapkan panitia di SMP Negeri 2 Jayapura, di Distrik Abepura, Kota Jayapura, Selasa (29/6/2021) pagi.

Akibatnya, sejumlah orang tua siswa tak terima serta melayangkan protes terhadap otoritas sekolah tersebut.

Baca juga: Penerapan Sistem Zonasi Penerimaan Siswa SMP 2 Jayapura Terkendala

SISTEM ZONASI - Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Papua, Iwangging Sabar Olif memantau proses penerimaan calon siswa di SMP Negeri 2 Jayapura, Selasa (29/6/2012). Sistem zonasi membuat penerimaan siswa terkenadala.
SISTEM ZONASI - Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Papua, Iwangging Sabar Olif memantau proses penerimaan calon siswa di SMP Negeri 2 Jayapura, Selasa (29/6/2012). Sistem zonasi membuat penerimaan siswa terkenadala. (Tribun-Papua.com/Hendrik Rewapatara)

"Kami Ombudsman turun secara langsung menanyakan panitia penerimaan di SMP Negeri 2 agar harus ada solusi yang tepat. Baik dari dari sekolah maupun pihak dinas (terkait)," Kata Iwanggin kepada Tribun-Papua.com, usai memantau penerimaan siswa di SMP Negeri 2 Jayapura.

Ia menyesalkan calon siswa tak dapat memperoleh akses pendidikan hanya karena sistem yang tidak mengakomodir mereka.

Padahal kata dia, setiap warga negara berkedudukan sama untuk mendapatkan pendidikan, sebagaimana tertuang dalam UUD 1945.

Iwanggin lalu berkomunikasi dengan Wakil Wali Kota Jayapura, Rustam Saru, guna mecari solusi terbaik.

Sebelumnya, Sekretaris Panitia PPDB SMP Negeri 2 Jayapura, Anna Felle menjelaskan, penerimaan siswa baru di sekolahnya tahun ini berpatokan pada zonasi, atau jarak tinggal calon siswa.

Namun penerapannya pada setiap sekolah, berbeda. 

Halaman
12
Sumber: Tribun Papua
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved