Breaking News:

PILKADA YALIMO PAPUA

Ribut Soal Putusan MK, Kabaintelkam Paulus Waterpauw Pernah Ingatkan Pilkada Yalimo Papua

Komjen Paulus Waterpauw mengingatkan Penyelenggara Pemilu Kabupaten Yalimo kerja independent serta trasparan hingga PSU selesai. Akhirnya?

Editor: Paul Manahara Tambunan
Tribun-Papua.com
Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri Komisaris Jenderal Paulus Waterpauw 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri, Komisaris Jenderal Paulus Waterpauw pernah meminta agar penyelenggara maupun pengawas Pemilu Kabupaten Yalimo, Papua, bekerja independent serta trasparan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU).

Hal ini lantaran Waterpauw telah melihat tingginya potensi konflik yang dipicu Pilkada di daerah itu.

"Pemimpin dipilih oleh rakyat dan untuk rakyat, maka dari itu saya sampaikan kepada Ketua KPU dan Bawaslu agar bekerja secara independen dan transparan dalam menyelenggarakan serta mengawasi jalannya Pemilu," kata Paulus saat mengunjungi Kabupaten Yalimo, pada 22 April 2021.

Ketika itu, Waterpauw berpesan kepada masyarakat dan unsur pimpinan yang ada di Kabupaten Yalimo untuk sama-sama menjaga situasi Kamtibmas demi pelaksanaan PSU yang aman dan kondusif.

Baca juga: BREAKING NEWS: Massa Bakar Kantor Pemerintahan dan Pertokoan Pascaputusan MK Pilkada Yalimo Papua

Situasi pembakaran perkantoran dan fasilitas lainnya di Kabupaten Yalimo, Papua, Selasa (29/6/2021)
Situasi pembakaran perkantoran dan fasilitas lainnya di Kabupaten Yalimo, Papua, Selasa (29/6/2021) (Istimewa)

"Pemilihan itu tujuannya memilih anak bangsa anak asli daerah yang memiliki integritas yang baik dan layak sehingga dalam proses pembangunan Kabupaten Yalimo ini akan berkembang pesat. Maka siapa yang terpilih dialah yang dipercayakan masyarakat untuk membangun," ujar Paulus.

Mantan Kapolda Papua ini menyarankan agar penyelenggara dan pegawas Pemilu untuk melaksanakan deklarasi siap menang dan kalah.

"Saya sampaikan kepada KPU dan Bawaslu bahwa harus deklarasi siap menang dan siap kalah, namun yang terjadi di lapangan sering tidak ada yang mau mengalah. Maka dari itu harus dilaksanakan deklarasi,” ujarnya.

Jenderal asal Fakfak, Papua barat, itu pun meminta masyarakat agar melaporkan kepada Sentra Gakkumdu apabila ada temuan atau dugaan pelanggaran dalam PSU.

Ia menegaskan TNI-Polri dalam status netral dalam pelaksanaan PSU.

"Jika ada kendala dan hambatan segera laporkan langsung kepada kami agar kami segera dan dapat membuat langkah," ujarnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Papua
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved