Ribut Soal Putusan MK, Kabaintelkam Paulus Waterpauw Pernah Ingatkan Pilkada Yalimo Papua

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri, Komisaris Jenderal Paulus Waterpauw pernah meminta agar penyelenggara maupun pengawas Pemilu Kabupaten Yalimo, Papua, bekerja independent serta trasparan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU).

Hal ini lantaran Waterpauw telah melihat tingginya potensi konflik yang dipicu Pilkada di daerah itu.

"Pemimpin dipilih oleh rakyat dan untuk rakyat, maka dari itu saya sampaikan kepada Ketua KPU dan Bawaslu agar bekerja secara independen dan transparan dalam menyelenggarakan serta mengawasi jalannya Pemilu," kata Paulus saat mengunjungi Kabupaten Yalimo, pada 22 April 2021.

Ketika itu, Waterpauw berpesan kepada masyarakat dan unsur pimpinan yang ada di Kabupaten Yalimo untuk sama-sama menjaga situasi Kamtibmas demi pelaksanaan PSU yang aman dan kondusif.

Baca juga: BREAKING NEWS: Massa Bakar Kantor Pemerintahan dan Pertokoan Pascaputusan MK Pilkada Yalimo Papua

"Pemilihan itu tujuannya memilih anak bangsa anak asli daerah yang memiliki integritas yang baik dan layak sehingga dalam proses pembangunan Kabupaten Yalimo ini akan berkembang pesat. Maka siapa yang terpilih dialah yang dipercayakan masyarakat untuk membangun," ujar Paulus.

Mantan Kapolda Papua ini menyarankan agar penyelenggara dan pegawas Pemilu untuk melaksanakan deklarasi siap menang dan kalah.

"Saya sampaikan kepada KPU dan Bawaslu bahwa harus deklarasi siap menang dan siap kalah, namun yang terjadi di lapangan sering tidak ada yang mau mengalah. Maka dari itu harus dilaksanakan deklarasi,” ujarnya.

Jenderal asal Fakfak, Papua barat, itu pun meminta masyarakat agar melaporkan kepada Sentra Gakkumdu apabila ada temuan atau dugaan pelanggaran dalam PSU.

Ia menegaskan TNI-Polri dalam status netral dalam pelaksanaan PSU.

"Jika ada kendala dan hambatan segera laporkan langsung kepada kami agar kami segera dan dapat membuat langkah," ujarnya.

Ketua KPU Yalimo Yehemia Walianggen mengiyakan saran dari Kabaintelkam Polri tersebut. 

Yehemia mengaku KPU Yalimo sudah siap melaksanakan pemilihan suara ulang.

Berita terkini, sekelompok massa melakukan aksi pembakaran serta pengerusakan kantor pemerintahan dan beberapa bangunan milik warga di Kabupaten Yalimo, Selasa (29/6/2021).

Diduga aksi pembakaran kantor pemerintahan di Kabupaten Yalimo, akibat putusan Mahkamah Konstitusi.

Putusan tersebut mendiskualifikasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1, Erdi Dabi dan Jhon Wilil di Pilkada Yalimo.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk mendiskulifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Nomor Urut 1 Erdi Dabi dan John Wilil.

Adapun putusan tersebut dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman dalam sidang putusan yang disiarkan secara daring, Selasa (29/6/2021).

"Menyatakan diskualifikasi calon bupati Erdi Dabi dan Pasangan Calon Bupati Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Nomor Urut 1," kata Anwar.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Provinsi Papua, Ronald Manoach menyayangkan aksi pembakaran sejumlah fasilitas publik di Kabupaten Yalimo

Baca juga: BREAKING NEWS: Bawaslu Sayangkan Aksi Massa yang Bakar Perkantoran di Yalimo Papua

"Kita menghargai keputusan Mahkamah Konstitusi , namun kita sangat menyayangkan respon dari masyarakat dan para pendukung paslon nomor urut satu," kata Ronald kepada Tribun-Papua.com di Jayapura, Selasa (29/6/2021).

Pihaknya mengimbau semua pejabat di kabupaten Yalimo untuk duduk bersama menyelesaikan masalah tersebut.

Terpisah, Kabags Ops Polres Yalimo AKP Agus Tianto mengatakan kondisi Elelim, ibu kota Kabupaten Yalimo saat ini sedang mencekam.

"Dalam satu dua hari kedepan Polda Papua akan mengirimkan personel untuk mengamankan situasi," ujar Agus. (*)

(*)