PAPUA TERKINI
Sejumlah Organisasi Masyarakat di Papua Tolak Peringatan OPM 1 Juli
Demi Papua aman dan damai, Komponen Merah Putih menyatakan sikap menolak tegas 1 Juli sebagai peringatan hari jadi Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Penulis: Calvin Louis Erari | Editor: Paul Manahara Tambunan
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Calvin Louis Erari
TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Sejumlah organisasi masyarakat yang tergabung dalam Komponen Merah Putih Papua, menyatakan sikap menolak tegas 1 Juli sebagai peringatan hari jadi Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Ketua Komponen Merah Putih Provinsi Papua, Albert Ali Kabiay, mengatakan peryataan sikap tersebut demi menjaga Tanah Papua tetap aman dan damai.
Alasannya, lantaran melihat dinamika politik dan gangguan keamanan yang ditengarai organisasi tersebut selama ini di Papua.
"Kami menolak segala bentuk kegiatan peringatan 1 Juli HUT TPN/OPM atau kelompok separatis teroris di Papua. Sebab 1 juli yang sesungguhnya ialah HUT Bhayangkara Polri," ujarnya dalam keterangan pers di Obhe Kampung Sereh, Sentani Kota, Kabupaten Jayapura, Rabu (30/6/2021).
Baca juga: Sejumlah Ormas dan Tokoh Papua Dorong Polisi Proses Victor Yeimo Terduga Dalang Kerusuhan Jayapura
Baca juga: Polda Papua Tangani Beragam Kasus dalam 6 Bulan, dari Teror KKB hingga Korupsi Bupati Mamberamo Raya
Kabiay saat memberikan keterangan pers, didampingi sejumlah tokoh muda Papua; Ondoafi Kampung Sereh, Yanto Eluay yang juga anak kandung dari tokoh masyarakat Papua yang disegani, almarhum Theys Eluay.
Kemudian, Ketua Barisan Merah Putih, Max Ohee, anak kandung dari Pejuang Pepera 1969, Ramses Ohee. Kepala Suku Besar Eseleng Tabi, Herman Yoku, dan Sem Kogoya selaku Wakil Ketua Pengendali Masyarakat Adat Pegununangan Tengah Papua.
Adapun pernyataan sikap yang disampaikan berisi enam poin.
Pertama, mengimbau seluruh masyarakat Papua untuk tidak terprovokasi oleh kelompok separatis dan teroris di Papua. Sebab, nantinya akan merugikan masyarakat sendiri.
Kedua, mendukung sepenuhnya keputusan pemerintah terhadap penetapan kelompok separatis di Papua sebagai kelompok teroris.
"Sesuai undang-undang yang berlaku, karena telah terbukti mereka menimbulkan teror terhadap masyarakat Papua," ujar Kabiay.
Ketiga, mendukung sepenuhnya aparat TNI dan polisi untuk melakukan penegakan hukum secara terukur, sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) demi menciptakan rasa aman dan damai bagi masyarakat Papua.
Keempat, mendukung sepenuhnya keberlanjutan Otonomi Khusus (Otsus) dan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah Papua.
"Sebab hal ini sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua," kata Kabiay.
Kelima, mengimbau seluruh elemen masyarakat agar terus mendukung dan mensukseskan pelaksanaan PON XX Papua 2021.
Terakhir, mendorong aparat penegak hukum dan pemerintah untuk terus melakukan upaya pemberantasan korupsi di Papua. (*)
