Pembahasan RUU Perubahan Otsus Hingga Dialog Akar Rumput

TRIBUN-PAPUA.COM - Otonomi Khusus (Otsus) di Papua dan Papua Barat menuai pro kontra di tengah masyarakat.

Bukan karena kegagalan, namun lebih kepada kesejahteraan masyarakat Papua secara keseluruhan.

Kamis (1/7/2021) sejumlah politikus di Jakarta melakukan rapat kerja terkait RUU Perubahan Kedua atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Papua.

Baca juga: DPD RI Bahas RUU Otsus Papua Bersama DPR RI dan Pemerintah

Anggota Tim Otsus Papua DPD RI Yorrys Raweyai pun menaruh harapan besar terhadap RUU tersebut.

"Masyarakat Papua sangat mengharapkan Pansus yang saat ini sedang bergulir bisa membawa angin segar. Sekaligus memberikan solusi terbaik untuk massa depan Papua," kata Yorrys.

Anggota Pansus RUU Otsus Papua DPR RI Guspardi Gaus berharap bahwa Pemerintah dapat mengikutsertakan berbagai kementerian/lembaga dalam pembahasan ini.

“Untuk menyelesaikan masalah di Papua, untuk itu berbagai kementerian terkait harus dilibatkan dalam pembahasan RUU Otsus Papua. Lantaran, persoalan Papua tidak hanya di Kemendagri, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Keuangan saja,” kata Guspardi.

Guna menyelaraskan Otsus tersebut bisa diterima oleh masyarakat Papua, ada beberapa langkah yang harus dilakukan guna mewujudkan Papua menjadi tanah damai.

Baca juga: Minta RUU Otsus Papua Libatkan Berbagai Kementerian, Anggota DPR: Kita Maunya Cepat

Pengamat politik internasional yang juga tokoh pemerhati Papua, Duta Besar Prof Imron Cotan, mengatakan ada tiga langkan di antaranya, penegakan hukum guna cegah terjadi korupsi.

"Secara keseluruhan, ini tidak merasakan manfaat dari program Otsus," katanya.

"Jadi ada tiga hal mendasar. Penegakan hukum, dialog pada tingkat akar rumput, dan implementasi dari Otsus. Maka, saya yakin Papua akan maju dan tidak ada konflik." ujarnya.

Sementara itu, Komisi I DPR RI mendukung pemerintah melakukan pendekatan untuk membangun perdamaian di wilayah Papua.

Kedamaian tentu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat setempat.

Anggota Komisi I DPR RI Bobby Rizaldi mengatakan, terkait pemberian dan perpanjangan dana Otonomi Khusus (Otsus) tahap II, sangat diperlukan untuk membantu pembangunan berbagai sektor di Papua.

Tujuannya, untuk pemerataan pembangunan sebagaimana di provinsi lainnya.

"Kami mendukung pendekatan pemerintah membangun Papua," ujar Bobby. (*)