Ratas Partai Koalisi Papua Bangkit, Lukas Enembe Ingin Segera Dapat Pendamping

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Calvin Louis Erari

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Gubernur Papua Lukas Enembe berharap, secepatnya mendapatkan pendamping guna mengarungi sisa masa jabatannya sebagai gubernur.

Hal tersebut dikatakan Juru Bicara (jubir) Gubernur Papua Rivai Darus, Senin (12/7/2021) di Hotel Suni & Convetion Abepura, Kota Jayapura, Papua.

“Tadi Gubernur Lukas melakukan silahturahmi dengan para pimpinan Parpol pengusung dirinya dengan almarhum Klemen Tinal,” kata Rivai.

Baca juga: Partai Demokrat Usul 1 Nama Duduki Jabatan Wagub Papua

Dalam pertemuan tersebut, kata Rivai, Gubernur Klemen berpesan agar para pimpinan Parpol dapat secepatnya merumuskan siapa sosok pengganti almarhum Klemen Tinal sebagai Wakil Gubernur Papua.

Selain itu, kata Rivai, Gubernur Lukas juga berpesan kepada seluruh Parpol koalisi agar usai pertemuan tersebut segera melaksanakan rapat guna menentukan calon Wakil Gubernur Papua sesuai dengan peraturan undang-undangan yang berlaku.

“Gubernur Lukas juga berharap kepada seluruh masyarakat Papua, tetap tenang, sabar, dan mengikuti dinamika konsolidasi rapat koalisi dalam melakukan tahapan-tahapan,” harapnya.

"Masyarakat jangan terprovokasi oleh informasi dari media social,” pungkasnya.

Baca juga: Dukungan Ones Pahabol Jadi Wagub Papua Kembali Didegungkan

Sebelumnya, rapat terbatas tersebut digelar oleh Partai Demokrat dalam rangka mendengar pandangan Gubernur Papua Lukas Enembe terkait proses pemilihan sosok pengganti Wakil Gubernur Papua, sepeninggalan Klemen Tinal pada 21 Mei 2021.

Rapat terbatas diikuti 10 partai politik yang tergabung dalam Koalisi Papua Bangkit, pengusung Lukas Enembe - Klemen Tinal (Lukmen) pada Pilgub 2018.

Adapun 10 partai politik yang tergabung dalam Koalisi Papua Bangkit; Partai Demokrat menduduki 8 kursi di DPRP, NasDem 8 kursi, Golkar 6 kursi, PAN 6 kursi, PKS 3 kursi, PKB 3 kursi, Hanura 3 kursi, dan PPP 1 kursi.

Dua lainnya, PKPI dan PBB tak beroleh kursi di DPR Papua. (*)