Breaking News:

Dana Otsus Papua Dinaikkan, Mahfud MD: Pemerintah Pusat Pastikan Dampingi Pengelolaan

Mahfud MD menegaskan dana Otsus untuk provinsi Papua tidak akan dibiarkan lagi dikelola tanpa pertanggungjawaban yang jelas.

Theresia Felisiani/Tribunnews.com
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD 

TRIBUN-PAPUA.COM - Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (RUU Otsus Papua) oleh DPR RI disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-23 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021 pada Kamis (15/7/2021).

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD pun menegaskan dana Otsus untuk provinsi Papua tidak akan dibiarkan lagi dikelola tanpa pertanggungjawaban yang jelas.

Mahfud MD mengatakan nantinya pengelolaan dana tersebut akan didampingi pemerintah pusat.

"Dana Otsus itu sekarang akan dimaksimalkan untuk kesejahteraan di Papua. Tidak lagi akan dibiarkan untuk dikelola tanpa pertanggungjawaban yang jelas tetapi akan didampingi oleh pusat. Dananya dinaikkan dari 2 persen menjadi dua seperempat persen dari DAU nasional," kata Mahfud MD dalam keterangan resmi Tim Humas Kemenko Polhukam pada Kamis (15/7/2021).

Ia bersyukur Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus (Otsus) Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang.

Baca juga: Wapres akan Pimpin Badan Khusus di Papua seperti yang Tertuang dalam RUU Otsus, Apa Tugasnya?

Mahfud mengatakan sebenarnya undang-undang tersebut bukan memperpanjang UU Otsus, karena tidak perlu diperpanjang.

Revisi di dalam UU tersebut, kata dia, hanya menyangkut dana Otsus yang semula harus berakhir bulan November tahun 2021 diperpanjang lagi.

Dengan demikian, kata dia, dana tersebut masih ada sampai tahun 2022.

Mahfud menjelaskan, terkait perkembangan pembangunan Papua yang juga sudah dipaparkan kepada duta besar Indonesia di berbagai negara dan kawasan.

Baca juga: Ramses Wally: Penetapan UU Otsus Jilid II Hanya Untuk Jakarta, Bukan Orang Papua

"Alhamdulillah, dari dubes-dubes luar negeri, semua mengkonfirmasi, di luar negeri itu sekarang sudah tidak ada lagi isu Papua merdeka. Vanuatu masih menyuarakan itu, tapi sekarang pendekatannya bukan lagi Papua merdeka. Pendekatannya bagaimana menyelesaikan kasus pelanggaran HAM," kata Mahfud.

Soal kasus HAM, Mahfud menjelaskan saat ini sudah dikerjakan bersama Komnas HAM, Menkumham, dan Jaksa Agung.

"Kita sedang menyelesaikan, menata persoalan perlindungan HAM yang selalu diisukan, oleh sekelompok kecil orang yang memang ingin membuat citra Indonesia jelek. Tapi oke, kita tunjukan ke dunia, bahwa masalah HAM di Papua akan sama dengan di daerah-daerah lain di Indonesia, akan kita tata," kata Mahfud.

(Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan)

Berita Otsus Papua lainnya

Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved