Muhammad Musaad Pimpin Konsultasi Publik Perubahan RTRW Papua

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Aldi Bimantara

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Pemerintah Provinsi Papua secara resmi memulai konsultasi publik I revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dalam rilis yang diterima Tribun-Papua.com Minggu (25/7/2021) kick off dan konsultasi publik I tersebut, dibuka oleh Asisten Bidang Pembangunan dan Kesra Sekda Papua, Muhammad Musaad.

Ia menyampaikan perlu adanya kebijakan, strategi dan pendekatan khusus dalam perencanaan pembangunan, di Bumi Cenderawasih.

• Paulus Waterpauw Masuk Nomor Urut 9 Cawagub Papua

“Di mana dalam pembangunan berkelanjutan, wajib mendorong keseimbangan dan keserasian aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi," jelasnya.

Sehingga dapat terwujud kesejahteraan masyarakat Papua, yang merupakan konsep dasar dalam penyusunan RTRW dan RPJMD serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

Sementara Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua Yohanes Walilo, memastikan komitmen pemerintah provinsi, untuk melaksanakan konsep pembangunan berkelanjutan dengan mengembangkan pembangunan rendah karbon.

• 5 Fakta Terbaru Virus Covid-19 Varian Delta, Mereka yang Belum Divaksin Lebih Berisiko Tinggi!

Kemudian diprioritaskan dalam dokumen pembangunan pertumbuhan hijau (green growth).

“Ini akan menjadi komitmen yang perlu kita kawal dan wujudkan bersama,” katanya.

Diketahui, dalam kegiatan itu turut memberi paparan, Direktur Bina Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah Wilayah II, Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Dr Ir Eko Budi Kurniawan ST MSc.

Hasil pertemuan kick off konsultasi publik itu, menyimpulkan perlu adanya tindak lanjut dalam bentuk beberapa FGD terpusat terkait, partisipatif dan keberadaan masyakat, pengembangan ekonomi wilayah, maupun integrasi masyarakat adat.

• Terlambatnya Pencatatan Kasus Covid-19 di Indonesia Disebabkan Varian Delta

Kick off tersebut juga bertujuan untuk membangun kesepahaman, dan mendapatkan masukan, serta arahan terhadap revisi RTRW Provinsi Papua, yang saat ini sedang berjalan.

Kegiatan ini melibatkan partisipasi berbagai pemangku kepentingan antara lain MRP, DPRP, Kementerian ATR/BPN, instansi vertikal, unsur Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Perguruan Tinggi.

Hadir pula mitra pembangunan, NGO/CSO, asosiasi profesi, perwakilan donor dan media, melalui pertemuan virtual dengan aplikasi zoom. (*)