Toni Wanggai : MRP Ingin Pemekaran Papua Berbasis Wilayah Adat

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Tyo Effendy

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Toni Wanggai menyatakan dukungannya untuk proses pemekaran provinsi di tanah Papua menggunakan basis wilayah adat yang telah ditetapkan.

“Papua ini luas, ada lima wilayah adat di sini sedangkan dua lainnya berada di Provinsi Papua Barat,” ujarnya di diskusi terbuka yang dikutip Tribun-Papua.com pada akun Youtube @Gio TV Kamis (5/8/2021) Sore.

Sejak awal Toni Wanggai merasa pembangunan di Papua akan lebih efektif ketika disesuaikan dengan ciri khas kedaerahannya.

Baca juga: Kabaintelkam Paulus Waterpauw Bicara UU Otsus: 19 Pasal Berpihak ke Masyarakat Papua

“Untuk mempriotitaskan pembangunan dari kondisi daerah yang berbeda-beda,” ujarnya.

Menurutnya, hingga kini di Provinsi Papua yang begitu luas hanya dipimpin oleh satu orang gubernur maka kebijakan birokrasi serta pemerintahannya akan mengikuti latar belakang budaya dari menduduki posisi tersebut.

“Sehingga ada kecemburuan dan ketidakadilan dari sisi distribusi kekuasaan di birokrasi pemerintahan maupun legislatif serta Majelis Rakyat Papua,” tukasnya.

Selanjutnya, terdampak pada ketidakadilan dalam pembagian keuangan dan Otonomi Khusus (Otsus) di segala aspek.

“Inilah yang menjadi dinamika dan dasar dari elemen dari tiap daerah untuk permintaan pemekaran berbasis wilayah adat,” ungkapnya.

Sekadar diketahui, ke tujuh wilayah adat tersebut ialah;

1. Mamta

Wilayah adat Mamta meliputi Ibu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Mamberamo Raya

Baca juga: Sedang Berlangsung, Webinar Papua Kita: Pembangunan Sejak Otsus Jilid II

2. Saireri

Wilayah adat Saireri ada di daerah utara Papua. Kabupaten yang termasuk di dalam wilayah ini adalah Kabupaten Biak Numfor, Supiori, Kepulaun Yapen, dan Kabupaten Waropen.

3. Anim Ha