Sebut Ketua KNPI Tak Berhak Bicara soal PON XX Papua, Ondofolo Papua: Terus Dia Mau Lawan Presiden?
Bahkan, Ramses Wally mengatakan bahwa Haris Pertama tak memiliki hak untuk berbicara.
lihat foto
TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Pernyataan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI), Haris Pertama yang meminta PON XX Papua ditunda atau batal dinilai sangat keliru.
Hal tersebut diungkapkan oleh Ondofolo Kampung Babrongko Kabupaten Jayapura, Ramses Wally.
Bahkan, Ramses Wally mengatakan bahwa Haris Pertama tak memiliki hak untuk berbicara.
“Dia tidak punya hak bicara PON Papua Batal,” ucapnya, Senin (9/8/2021).
Baca juga: Ondoafi Papua Nilai Ketua KNPI Haris Pertama Tidak Punya Hak Bicara Pembatalan PON XX Papua
Baca juga: PB PON XX Papua Diminta Segera Alokasikan Rp16 Miliar Untuk Klaster Jayapura
Ia pun mengatakan bersadarkan instruksi Presiden PON XX Papua tetap dilaksanakan.
“Presiden mengatakan apapun kondisinya PON tetap dilaksanakan, terus dia mau melawan Presiden," katanya.
Kata Ramses ivent PON merupakan harkat dan martabat orang Papua yang dipercayakan oleh Negara.
“Meskipun saat ini Papua masih di hadapkan dengan masalah Covid 19 dan persoalan-persoalan politik, namun semua itu tidak mempengaruhi pelaksanaan PON XX Papua pada bulan Oktober 2021 mendatang,” tegasnya.
Pernyataan Haris Pertama
Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama mendesak pemerintah untuk membatalkan PON XX Papua.
Haris meminta pemerintah untuk memikirkan ulang penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021 di situasi pandemi Covid-19.
Dipaparkan Haris, pemerintah mungkin lebih baik jika membatalkan penyelenggaraan PON Papua dalam waktu dekat ini.
Mengingat kasus Covid-19 di Indonesia masih cukup tinggi, meskipun saat ini tengah mulai terjadi penurunan angka konfirmasi positifnya.
Hal tersebut harus dipertimbangkan, lantaran Haris berkaca pada olimpiade di Negara Jepang.
Menurut Haris, Jepang sebagai negara maju yang menyelenggarakan Olimpiade Tokyo 2020 tidak mampu menekan lonjakan kasus Covid-19 usai olimpiade.
"Coba lihat Jepang, lonjakan kasus usai olimpiade semakin besar. Oleh karena itu KNPI meminta pemerintah segera membatalkan PON Papua," kata Haris dikutip dari Tribunnews.com, Sabtu (7/8/2021).
Dikatakan Haris, lonjakan penyebaran Covid-19 varian Delta semakin memprihatinkan dan menyebar ke semua daerah.
Termasuk di Tanah Papua, tempat penyelenggaraan pesta olahraga nasional ini akan dilaksanakan.
Hari khawatir, PON XX Papua 2021 akan berpotensi menjadi cluster baru.
Sehingga, ditakutkan akan membuat masyarakat dan pemerintah kewalahan menangani lonjakan kasus Covid-19 lagi.
"Penyelenggaraan PON XX Papua 2021 akan berpotensi menjadi cluster baru, disaat banyak penderita Covid-19 membuat fasilitas kesehatan tidak mampu menangani situasi yang ada, tenaga medis kelelahan menangani pasien, bahkan ikut ada korban," kata Haris.
Baca juga: 25 Ribu Relawan PON XX Papua akan Ikuti Pelatihan Akhir Agustus, Ini Daerah Penempatannya
Apalagi pemerintah saat ini sedang memberlakukan PPKM yang bertujuan untuk memutus mata rantai virus Corona yang semakin melonjak.
"Namun sangat ironis, pemerintah tetap menyelenggarakan PON di Papua yang menghabiskan anggaran yang besar," kata Haris.
Pembatalan ini, kata Haris, harus dibatalkan karena alasan kemanusiaan.
Penundaan bahkan pembatalan PON XX Papua 2021 menjadi cara terbaik dalam menahan laju penyebaran virus Corona dan menghindari cluster baru dari Tanah Papua hingga mencapai target vaksinasi.
Sebab vaksinasi yang digalakkan pemerintah masih belum dituntaskan.
"Karena Covid-19 ini maka pemerintah harus menunda bahkan membatalkan PON XX 2021 Papua. Kita tidak menginginkan kematian warga negara semakin bertambah karena event tersebut," ujar Haris.
Oleh karena itu kata Haris, jika pemerintah tetap bersih keras menggelar PON Papua, maka DPP KNPI akan mengeluarkan instruksi agar seluruh pengurus KNPI diseluruh wilayah di Indonesia, termasuk di Papua untuk menggelar unjuk rasa.
"KNPI juga akan mengajak seluruh elemen pemuda, buruh, mahasiswa untuk turun menolak PON Papua. Karena kami menduga ini hanya keinginan sekelompok orang," tandasnya.
Baca juga: Sebut Kasus Covid Jepang Naik seusai Olimpiade, KNPI Minta Pemerintah Tunda PON XX Papua
Seperti diketahui, kasus kematian akibat Covid-19 juga masih cukup tinggi di Indonesia.
Dikutip dari laman resmi Kementerian Kesehatan, Peta Sebaran Covid-19, covid19.go.id, tercatat sebanyak 1.635 orang telah dikabarkan meninggal dunia pada hari Jumat (6/8/2021) lalu.
Total keseluruhan orang yang meninggal dunia sudah lebih dari seratus ribu orang, yakni sebanyak 104.010 orang.
Sementara itu, 39.532 orang dinyatakan terkonfirmasi positif di hari yang sama.
Penambahan ini membuat kasus konfirmasi postif di Indonesia naik menjadi total 3.607.863 kasus.
Meskipun angka kesembuhan Covid-19 cukup tinggi, yakni 48.832 orang dikabarkan sembuh pada hari tersebut.
Total kesembuhan kini mencapai 2.996.478 orang.(Tribun-Papua.com, Calvin Louis Erari)
