Minggu, 12 April 2026

PON XX Papua

Terkait Pemalangan Lahan PON, Bupati Mathius : Harus Diselesaikan di Obhe

Bupati Jayapura Mathius Awoitauw mengatakan persoalan hak ulayat harus diselesaikan pada tempatnya.

Editor: Maickel Karundeng
TRIBUN-PAPUA.COM
Bupati Jayapura, Matius Awoitauw SE MSi 

TRIBUN-PAPUA.COM,SENTANI - Bupati Jayapura Mathius Awoitauw mengatakan persoalan hak ulayat harus diselesaikan pada tempatnya.

Menjelang pelaksanaan PON XX di Papua secara khusus di Kabupaten Jayapura, banyak pihak dan oknum masyarakat yang mengatasnamakan Ondofolo, suku, dan kelompok-kelompok tertentu untuk menuntut ganti rugi atas lahan dimana fasilitas PON berdiri.

Menurut Bupati Mathius, persoalan tersebut harus diselesaikan di dalam rumah adat ( Obhe) sacara mufakat dengan setiap keret, marga, sebagai pemilik hak ulayat bersama Ondofolo.

Baca juga: Kronologi Tukang Becak Bunuh Kekasih dan Buang ke Laut, sempat Tinggal dengan Jasad selama 5 Hari

Cara seperti ini yang harus dilakukan agar jati diri kita sebagai masyarakat adat tetap terjaga dengan baik.

"Dalam pertemuan bersama sejumlah Ondofolo Sentani Timur di obhe Heram Asei, mereka ( Ondofolo) marah dengan kelakuan anak-anak muda saat ini yang tidak menyelesaikan persoalan hak ulayat pada tempatnya, " kataya melalui rilis pers yang diterima Tribun-Papua.com di Jayapura, Jumat (20/8/2021).

Baca juga: Daftar Klub Termahal Liga 1 2021, Persib Bandung Resmi Geser Posisi Bali United

Menurut dia, sebenarnya para Ondofolo dari Kampung Asei, Nendali, Ayapo dan Kheleblouw, serta Kampung Puai sangat siap dan mendukung penuh pelaksanaan PON XX.

"Sebelumnya persoalan seperti ini sudah kami sepakati bersama di Obhe, bahwa koordinasi dan komunikasi kita tetap berjalan terkait hak ulayat mereka,"ujarnya.

Kesepakatan awal secara bersama yang digunakan, kata dia, sehingga kini ketika ada aksi-aksi pemalangan fasilitas PON XX, tak direspon.

Baca juga: Kesal Pernah Ditegur, Pria di Sumut Tikam Pengurus Masjid yang Tengah Memimpin Pemakaman Warga

" Komitmen dan dukungan pada awal pertemuan sebelum pelaksanaan pesta olahraga nasional ini yang kami (pemerintah) pegang," katanya.

"Karena itu dasar nya, yang menyampaikan secara lisan dan tertulis adalah ondofolo, masyarakat dibawahnya harus patuh dan tidak boleh bikin gerakan tambahan lagi, " ujarnya. (*)

Sumber: Tribun Papua
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved