Konflik Pilkada Yalimo Papua Disoroti Komnas HAM, Layanan Publik Masih Lumpuh

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Kondisi di Kabupaten Yalimo, Papua yang masih dalam konflik Pilkada, menjadi sorotan bagi Komnas HAM Perwakilan Papua.

Hal ini menyusul adanya beberapa masyarakat yang melaporkan situasi tersebut.

Kepala Perwakilan Komnas HAM Wilayah Papua Frits Ramandey menilai apa yang terjadi di Yalimo merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM), karena banyak hak masyarakat yang tidak terpenuhi.

"Kondisi yang terjadi di Yalimo adalah pelanggaran hak ekonomi sosial dan budaya. Seharusnya masalah sengketa politik tidak boleh menghambat pelayanan publik untuk masyarakat," kata Frits lewat gawainya, pekan lalu.

Baca juga: Akibat Konflik Politik Layanan Publik di Yalimo Lumpuh Total, Jalan Masih Diblokade

Baca juga: Minimnya SDM dan Peralatan, Alasan Pemkot Jayapura Sulit Tangani Masalah Sampah

Komnas HAM pun berencana menemui Gubernur Papua sebelum menurunkan tim untuk melihat langsung situasi di Elelim.

"Komnas HAM akan menggelar pertemuan dengan Pemprov Papua untuk membahas solusi lumpuhnya pelayanan publik di Yalimo. Dalam pertemuan ini diharapkan untuk membentuk tim bersama yang meninjau kondisi warga di Yalimo," kata dia.

Selain itu, ia akan mendesak Pemprov Papua segera nencari solusi untuk permasalahan politik di Yalimo agar masyarakat tidak menjadi korban.

Baca juga: KPU Papua: PSU Pilkada Yalimo Tak Bisa Dilaksanakan kalau Keamanan Tak Kondusif

Baca juga: Akibat Konflik Pilkada, Gubernur Papua Lantik Ribka Haluk Jadi Penjabat Bupati Yalimo

Diberitakan sebelumnya, pelaksanaan Pilkada Yalimo 2020 masih belum tuntas.

Kini, roda pemerintahan di kabupaten yang berbatasan langsung dengan Jayapura dan Jayawijaya itu lumpuh total.

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 29 Juni 2021 yang manganulir kepesertaan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Yalimo nomor urut 1, Erdi Dabi-Jhon Wilil, berbuntut aksi pembakaran sejumlah kantor pemerintahan, kantor KPU dan Bawaslu, serta rumah warga.

Seluruh pelayanan kemasyarakatan pun lumpuh akibat kejadian tersebut, bahkan hingga kini pendukung Erdi Dabi-Jhon Wilil masih menutup akses jalan keluar dan masuk Yalimo.

Kini masyarakat menjadi korban dari konflik tersebut, sedikitnya 800 warga memilih keluar Yalimo karena takut menjadi korban dari situasi tersebut. (*)

Baca selengkapnya >>>