Breaking News:

Papua Terkini

Datangi MRP, PAL Ancam Palang Kampus IPDN yang Diduga Bermain Penerimaan Praja

Kordinator Aksi PAL, Musa Serela, mengatakan penerimaan calon praja di IPDN di Jayapura, tidak sesuai formasi dalam afirmasi orang asli Papua (OAP).

Tribun-Papua.com/Calvin Louis Erari
Pemuda Adat Lepago (PAL) menggelar aksi massa di halaman kantor Majelis Rakyat Papua (MRP), Distrik Abepura, Kota Jayapura, Selasa (7/9/2021). Mereka protes atas proses seleksi Praja IPDN yang dinilai tidak mengakomodir OAP. 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Calvin Louis Erari

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Puluhan Pemuda Adat Lepago (PAL) menggelar aksi massa di halaman kantor Majelis Rakyat Papua (MRP), Distrik Abepura, Kota Jayapura, Selasa (7/9/2021).

Mereka protes terhadap Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), yang diduga ada oknum-oknum tertentu bermain di dalam, hingga berakibat sulitnya anak-anak asli Papua masuk dalam tahapan seleksi penerimaan mahasiswa di kampus tersebut, tahun ini.

Kordinator Aksi PAL, Musa Moses Wilyam Serela, mengatakan penerimaan calon praja di IPDN yang berada di Jayapura, tidak sesuai formasi dalam afirmasi Orang Asli Papua (OAP).

"Menurut kami soal seleksi ini sudah beberapa kali terjadi ada saja oknum-oknum yang bermain dalam proses penerimaan IPDN di Papua," ujarnya kepada Tribun-Papua.com.

Baca juga: Dilumpuhkan, Tokoh KKB Yahukimo Senat Soll Masih Dirawat di RS Bhayangkara Jayapura

Apabila aspirasi PAL tidak dijawab oleh MRP, dan Pemerintah Provinsi Papua, maka mereka akan datang dengan jumlah massa yang lebih banyak ke Kampus IPDN.

"Kami akan melakukan pemalangan dan dukuki kampus IPDN di Buper Waena," ancam Musa.

Kepala Suku Adat Wilayah Lepogo, di Jayapura, Paus Kogoya, mengaku tak puas dengan proses seleksi yang terjadi di IPDN Papua.

Baca juga: Semakin Militan, KNPB Maybrat Bakutembak Lawan TNI-Polri

Ia mengaggap hal tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang ada.

"Saya selaku orang tua dan juga kepala suku, sampaikan tidak puas atas penerimaan Praja IPDN tahun 2021 yang sudah dilakukan, sebab tidak sesuai dengan aturan dan mekanisme," katanya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Papua
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved